Menhub Usul Tambah Anggaran Rp 20 T untuk Tingkatkan Keselamatan dan Stimulus Tarif

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk tahun 2027. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, dana tambahan ini diarahkan terutama untuk memperkuat aspek keselamatan transportasi serta memberikan dukungan pelayanan publik, termasuk di dalamnya stimulus tarif angkutan bagi masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026), Dudy memaparkan bahwa pagu indikatif yang saat ini diterima oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 28,34 triliun. Penetapan pagu indikatif ini didasarkan pada surat bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Meski demikian, kebutuhan riil di lapangan untuk mencapai target keselamatan dan konektivitas dinilai belum sepenuhnya terakomodasi oleh pagu tersebut.

Prioritas pada Keselamatan dan Pelayanan Masyarakat

Dudy menegaskan bahwa penyusunan program dan anggaran Kemenhub sepanjang tahun 2027 diarahkan secara spesifik untuk memangkas angka kecelakaan transportasi, menjaga kestabilan konektivitas nasional, serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Tak hanya itu, kebijakan anggaran tahun depan juga diselaraskan untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan prioritas kerja pemerintah.

"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Usulan tambahan ini kami fokuskan untuk menekan risiko keselamatan dan memberikan stimulus operasional agar layanan transportasi tetap terjangkau," ujar Dudy dalam kesempatan tersebut.

Menurut penjelasan Menhub, alokasi tambahan yang diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai bantalan fiskal untuk operator transportasi, melainkan juga sebagai upaya preventif. Infrastruktur keselamatan yang memadai, modernisasi alat navigasi, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan menjadi poin yang mendesak untuk dibiayai.

Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi menyambut baik paparan tersebut. Para anggota dewan menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana stimulus agar tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap moda transportasi massal di tengah dinamika ekonomi global.