Menag Ungkap 18 Ribu Guru Honorer Madrasah Bakal Diprioritaskan Diangkat ASN

Beritainti.com, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan dua skema utama untuk menyelesaikan persoalan guru non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah pemberian prioritas terhadap sekitar 18 ribu guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah negeri di bawah naungan Kemenag untuk diangkat menjadi ASN pada formasi mendatang.

Fokus pada 18 Ribu Guru Honorer Madrasah

Dalam rapat tersebut, Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa data guru honorer yang bertugas di satuan pendidikan negeri, meliputi madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah negeri, jumlahnya mencapai sekitar 18 ribu orang. Mereka akan mendapat slot prioritas dalam rekrutmen aparatur sipil negara selanjutnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian status dan meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang telah lama mengabdi.

“Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18 ribu orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang,” ujar Nasaruddin dalam kesempatan tersebut.

Selain skema prioritas formasi ASN, Kemenag juga menyiapkan skema kedua yang akan menjadi pelengkap penyelesaian tenaga non-ASN secara lebih komprehensif. Meski detail skema ini belum diuraikan secara gamblang, laporan yang diterima media kami menyebutkan bahwa opsi yang dikaji mencakup percepatan program sertifikasi, perluasan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pemberian tunjangan fungsional bagi guru honorer yang masuk kategori rentan.

Dorongan Komisi VIII DPR RI

Rapat kerja yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026, itu dihadiri sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI. Para legislator memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Kemenag yang dinilai responsif terhadap aspirasi guru honorer. Mereka mendorong agar proses validasi data 18 ribu guru tersebut dilakukan secara transparan dan bebas dari hambatan birokrasi agar realisasinya tidak tertunda.

Masalah status guru honorer madrasah negeri telah menjadi isu menahun. Ribuan tenaga pendidik mengabdi dengan honor yang minim dan ketidakpastian karir di tengah kebutuhan tenaga pengajar yang mendesak. Dengan adanya prioritas ini, diharapkan krisis kekurangan guru ASN madrasah dapat teratasi secara signifikan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan berbasis agama.

Tim Beritainti.com akan terus memantau perkembangan implementasi kedua skema tersebut, termasuk respons dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan organisasi profesi guru lainnya, serta dampak konkretnya terhadap wajah pendidikan Indonesia ke depan.