Makinde Tantang Tinubu Ungkap Anggaran Perluasan Militer 2026

Gubernur Oyo State, Seyi Makinde, melontarkan tantangan terbuka kepada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu untuk membeberkan secara transparan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah federal bagi rencana perluasan militer Nigeria dalam Rancangan Anggaran 2026. Tantangan ini menjadi salah satu kritik paling tajam dari seorang gubernur oposisi terhadap kebijakan fiskal pemerintahan Tinubu, terutama di sektor pertahanan dan keamanan yang selama ini menyerap porsi besar belanja negara.

Makinde menilai pemerintah federal selama ini gemar membanggakan peningkatan anggaran pertahanan, tetapi tidak pernah menjelaskan secara rinci berapa dana yang benar-benar disiapkan untuk memperbesar struktur, personel, dan kapasitas operasional Tentara Nigeria (Nigerian Army). "Jika pemerintah serius dengan perluasan militer, tunjukkan angka anggarannya di depan publik. Jangan hanya bicara besarnya alokasi pertahanan tanpa rincian yang bisa diverifikasi," ujar Makinde, sebagaimana dikutip Premium Times Nigeria.

Pernyataan gubernur dari Partai Demokratik Rakyat (PDP) itu muncul di tengah tekanan ganda yang dihadapi Nigeria: eskalasi ancaman keamanan di kawasan barat laut dan timur laut, serta beban fiskal yang kian berat akibat utang dan inflasi. Makinde menyoroti bahwa pembengkakan belanja pertahanan berlangsung bersamaan dengan memburuknya kondisi kesejahteraan rakyat, sehingga publik berhak mengetahui prioritas anggaran negara secara utuh.

Kritik Ganda: Militarisasi Anggaran vs Krisis Pangan

Dalam pernyataannya, Makinde juga mengakui adanya ironi fiskal di tingkat negara bagian. Ia menegaskan bahwa pemerintah subnasional kini menerima alokasi dana yang jauh lebih besar pasca-reformasi subsidi bahan bakar dan penyesuaian kurs, namun tambahan dana tersebut tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kelaparan. Alokasi dana yang meningkat tidak otomatis menjadi program anti-kelaparan yang efektif.

Kritik ini menyentuh dua isu struktural sekaligus. Pertama, ekonomi politik keamanan: perluasan militer sering dijadikan alasan pembenaran belanja besar, tetapi tanpa kerangka evaluasi berbasis hasil. Kedua, desentralisasi fiskal: peningkatan dana ke daerah belum diiringi kapasitas eksekusi program yang memadai, sehingga uang mengalir tanpa dampak nyata bagi rumah tangga miskin.

Implikasi Bagi Politik Anggaran Nigeria

Tantangan Makinde berpotensi memperkuat seruan parlemen agar Kementerian Pertahanan dan Nigerian Army menyampaikan rincian anggaran perluasan secara terbuka dalam sidang dengar pendapat. "Transparansi anggaran pertahanan adalah ujian kredibilitas pemerintahan yang mengklaim bersih dan akuntabel," komentar seorang pengamat kebijakan fiskal Nigeria yang menilai perdebatan ini akan menjadi isu panas menjelang pembahasan APBN 2026.

Jika pemerintahan Tinubu gagal menjawab dengan data rinci, ruang politisasi isu pertahanan akan makin lebar di tahun pemilu. Sebaliknya, keterbukaan anggaran bisa menjadi modal legitimasi untuk kebijakan keamanan yang sedang berjalan. Di sisi lain, gubernur dari partai oposisi juga dituntut membuktikan klaimnya bahwa dana besar yang mereka terima belum menyelesaikan persoalan kelaparan, sehingga debat tidak berhenti pada saling tuduh antartingkat pemerintahan.

Yang paling menentukan bukan siapa yang paling lantang bersuara, tetapi apakah publik Nigeria akhirnya mendapat angka dan hasil yang bisa diverifikasi dari setiap rupiah maupun naira yang dibelanjakan untuk keamanan dan kesejahteraan.