Irak Terancam Darurat Ekonomi usai Pendapatan Minyak Anjlok Rp1.067 Triliun

Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang meletus sejak akhir Februari lalu tidak hanya menghancurkan stabilitas keamanan di Timur Tengah, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian Irak. Negara yang selama ini bergantung pada ekspor minyak mentah itu kini berada di ambang darurat ekonomi setelah kehilangan potensi pendapatan hingga Rp1.067 triliun akibat terganggunya jalur ekspor dan anjloknya harga minyak dunia.

Irak menjadi salah satu pihak yang paling terdampak secara ekonomi meski bukan menjadi medan pertempuran utama. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Iran, serta ketergantungannya pada Selat Hormuz sebagai jalur vital ekspor minyak, membuat Baghdad terjepit di antara tekanan geopolitik dan kehancuran fiskal.

Ketergantungan Minyak dan Kerentanan Struktural

Selama puluhan tahun, Irak dikenal sebagai salah satu negara dengan ketergantungan fiskal tertinggi di dunia terhadap komoditas tunggal. Lebih dari 90 persen pendapatan negara berasal dari sektor minyak. Ketika konflik meletus dan kapal tanker kesulitan melintasi perairan Teluk, aliran devisa pun terhenti.

Menteri Keuangan Irak, Ali Abdul Amir Allawi, dalam pernyataan resminya mengakui bahwa kondisi fiskal negara berada dalam tekanan luar biasa.

"Kami menghadapi guncangan eksternal yang tidak pernah kami perhitungkan dalam asumsi anggaran 2024. Setiap dolar yang hilang dari sektor minyak berarti pemangkasan langsung pada belanja publik," ujarnya.

Ancaman ini bukan sekadar angka di atas kertas. Gaji jutaan aparatur sipil negara, subsidi pangan, hingga anggaran pertahanan bergantung pada penerimaan minyak yang kini kering. Pemerintah terpaksa menunda sejumlah proyek infrastruktur strategis dan mempertimbangkan pemangkasan subsidi energi yang selama ini menjadi bantalan sosial.

Dampak Berantai ke Sektor Riil

Guncangan di sektor hulu migas dengan cepat merembet ke sektor riil. Nilai tukar dinar Irak melemah terhadap dolar AS di pasar paralel, sementara harga barang impor melonjak. Daya beli masyarakat tergerus, terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, Basra, dan Mosul.

• Pengangguran meningkat — sektor jasa dan konstruksi yang bergantung pada belanja pemerintah mulai melakukan efisiensi besar-besaran.
• Cadangan devisa terkuras — Bank Sentral Irak dilaporkan menggunakan sebagian cadangan untuk menstabilkan kurs dan menutup defisit anggaran.
• Inflasi pangan melonjak — karena Irak masih mengimpor sebagian besar kebutuhan pokok, termasuk gandum dan minyak goreng.
• Investasi asing tertunda — ketidakpastian keamanan membuat investor menahan diri, memperburuk prospek pemulihan.

Ekonom senior dari Baghdad Economic Forum, Rahim Al-Saadi, menilai bahwa krisis ini mengungkap kelemahan fundamental ekonomi Irak yang telah lama dibiarkan.

"Irak tidak sedang menghadapi krisis minyak. Irak sedang menghadapi krisis diversifikasi yang gagal selama dua dekade. Perang ini hanya mempercepat pengungkapan masalah itu," tegasnya.

Pilihan Sulit di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah Irak kini memiliki ruang manuver yang sangat sempit. Di satu sisi, Baghdad berupaya menjaga hubungan diplomatik dengan Washington dan Tehran agar tidak terseret lebih dalam konflik. Di sisi lain, kebutuhan mendesak akan dana talangan eksternal memaksa Irak mendekati lembaga keuangan internasional dan negara-negara Teluk.

Namun, bantuan asing tidak datang tanpa syarat. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dilaporkan mendesak reformasi struktural, termasuk pengurangan subsidi energi dan perbaikan tata kelola sektor publik yang selama ini sarat korupsi. Reformasi semacam itu secara politik sangat berisiko di negara yang rapuh secara sosial.

Jika konflik AS-Israel versus Iran berkepanjangan, para analis memperkirakan Irak bisa kehilangan lebih dari Rp1.500 triliun penerimaan minyak sepanjang tahun ini. Skenario terburuk adalah krisis likuiditas yang memaksa pemerintah menunda pembayaran gaji pegawai negeri—sebuah pemicu klasik ketidakstabilan sosial di Irak.

Dengan kata lain, perang di wilayah tetangga telah berubah menjadi perang ekonomi bagi Irak. Tanpa terobosan diversifikasi yang cepat dan dukungan internasional yang nyata, negara berjuluk "Negeri 1001 Malam" itu berisiko masuk ke dalam lingkaran krisis yang lebih dalam daripada sekadar fluktuasi harga minyak.