Makassar — Wali Kota Munafri Arifuddin Minta OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

Makassar, Beritainti — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah strategis untuk membenahi tata kelola pemerintahan di tengah tren penurunan indikator kinerja birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 di Hotel Claro, Senin (6/7/2026). Agenda yang digelar oleh Inspektorat Kota Makassar ini menjadi sinyal kuat bahwa efisiensi anggaran dan efektivitas program adalah komoditas politik paling berharga saat ini—di mana setiap rupiah dari pajak daerah harus mampu dikonversi menjadi output pembangunan yang terukur.

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan anggaran, mulai dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, sekretaris, hingga kepala subbagian perencanaan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, rendahnya skor akuntabilitas adalah indikator inefisiensi alokasi sumber daya. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menciptakan kebocoran fiskal dan melemahkan daya ungkit belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Kronologi Penyelenggaraan Bimtek dan Arahan Strategis

1. Pembukaan oleh Wali Kota Makassar. Munafri Arifuddin memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimtek SAKIP 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar.
2. Penegasan bahwa SAKIP bukan sekadar formalitas administratif. Wali Kota menyebut akuntabilitas kinerja sebagai tolok ukur utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Sorotan terhadap penurunan nilai SAKIP Kota Makassar. Munafri membeberkan data adanya penurunan skor yang harus menjadi bahan evaluasi kolektif.
4. Permintaan penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran. Setiap OPD diminta memastikan program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan harus berdampak langsung ke masyarakat.
5. Instruksi pendampingan intensif oleh Inspektorat. Wali Kota memerintahkan APIP untuk lebih proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan guna memitigasi risiko inefisiensi.

Skor SAKIP Anjlok: Alarm bagi Efisiensi Fiskal Daerah

Momen paling krusial dalam laporan ini adalah pengakuan Munafri mengenai penurunan nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar. Meski tidak menyebutkan angka riil penurunannya, pernyataan ini adalah pengakuan pasar terhadap melemahnya mekanisme check and balances internal. Dalam dunia bisnis, penurunan rating akuntabilitas sama dengan downgrade credit rating—ini menurunkan kepercayaan investor (dalam hal ini publik) dan berpotensi mempersulit akses terhadap insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Implikasi ekonomi dari penurunan ini sangat konkret:

• Risiko Inefisiensi Alokasi: Tanpa akuntabilitas yang jelas, belanja daerah rawan bocor pada program yang tidak memiliki return of investment (ROI) sosial yang tinggi.
• Distorsi Data Pembangunan: Rendahnya kualitas data kinerja dapat menggiring pada pengambilan keputusan ekonomi yang bias, sehingga multiplier effect dari APBD tidak maksimal.

Sinergi Anggaran: Menghindari Tumpang Tindih Program

Munafri menekankan bahwa perencanaan adalah fondasi. Ini adalah pernyataan ekonomis yang fundamental: sebuah sistem anggaran (budgeting system) yang buruk akan menciptakan crowding out effect di internal birokrasi. Ketika dua OPD menjalankan program serupa di lokus yang sama tanpa koordinasi, maka terjadi duplikasi biaya (cost duplication) yang merugikan likuiditas daerah. Wali Kota meminta setiap kebijakan memberikan dampak nyata—sebuah konsep value for money yang menuntut pemerintah bekerja seperti korporasi: menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin.

Dalam paparan tersebut, Wali Kota juga menyoroti komunikasi publik di era digital. Strategi komunikasi yang buruk bisa menimbulkan sentimen negatif yang mengganggu stabilitas psikologis pasar dan warga. Pemerintah harus mampu menjual narasi bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki legitimasi hukum dan fakta, atau dengan kata lain, memiliki kredibilitas data.

APIP Sebagai Pengawal Fiskal

Inspektorat pun diminta bertransformasi menjadi mitra strategis, bukan sekadar watchdog yang menakutkan. Pendampingan dan konsultasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diibaratkan sebagai audit berjalan yang memastikan mesin birokrasi tidak mogok di tengah jalan. Ini adalah upaya memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) agar masalah tidak membengkak menjadi temuan hukum yang merugikan keuangan negara.

Penutupan kegiatan ini menghasilkan ekspektasi baru: birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil adalah aset tak berwujud yang meningkatkan nilai valuasi pemerintahan di mata publik. Jika reformasi birokrasi ini berhasil, Makassar berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif—karena birokrasi yang efisien menurunkan biaya transaksi bagi para pelaku usaha dan masyarakat.