Lima Alasan ASN Bolos Kerja, Tempat Jauh Hingga Masalah Ekonomi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan bahwa sepanjang periode 2025–2026, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi terpaksa diberhentikan karena tingkat kehadiran yang rendah. Dari investigasi internal, terungkap lima alasan utama yang membuat para abdi negara itu tak masuk kantor secara rutin.

1. Tempat Tugas yang Terlalu Jauh

Mutasi atau penempatan di daerah yang jauh dari domisili menjadi penyebab paling dominan. Seorang ASN di lingkungan Kementerian PUPR, misalnya, harus menempuh perjalanan lebih dari 70 km setiap hari. “Biaya transportasi dan waktu tempuh yang lama membuat saya sering terlambat. Akhirnya saya memilih tidak masuk daripada mendapat teguran,” akunya ketika dimintai klarifikasi.

2. Tekanan Ekonomi Pribadi

Tak sedikit ASN yang mencari penghasilan tambahan di luar jam kantor. Kesulitan ekonomi membuat mereka terpaksa menjalankan bisnis sampingan atau kerja paruh waktu, sehingga kelelahan dan mengabaikan kewajiban utama. “Saya jualan online sampai larut malam. Paginya sulit bangun untuk ngantor,” ujar salah satu pegawai yang diberhentikan.

3. Minimnya Sistem Pengawasan

Meski banyak instansi telah menerapkan absensi digital, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Di beberapa kantor, absensi manual masih berlaku, dan rekan sesama ASN kerap menutupi ketidakhadiran demi solidaritas kelompok. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya ketegasan atasan langsung terhadap bawahan yang kerap mangkir.

4. Stres dan Kesehatan Mental

BKN mencatat peningkatan jumlah ASN yang mengaku mengalami burnout akibat beban kerja yang tidak seimbang. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, beberapa dari mereka memilih untuk bolos daripada menghadapi tuntutan pekerjaan. “Lingkungan kerja yang toksik menjadi pemicu utama,” kata Plt. Kepala BKN, Haryono, dalam keterangannya.

5. Persoalan Keluarga

Masalah rumah tangga, seperti perceraian, anak sakit, atau orang tua yang membutuhkan perawatan intensif, turut menyumbang angka ketidakhadiran. Bagi ASN yang tidak mendapat cukup cuti atau fleksibilitas, bolos menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan urusan pribadi.

Sanksi Tegas dari Pemerintah

Seluruh ASN yang terbukti melanggar aturan kehadiran dijatuhi sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak hormat. Data BKN menunjukkan sepanjang 2025, sebanyak 1.200 ASN diberhentikan, jumlah yang naik 30% dari tahun sebelumnya. Menteri PAN-RB menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan dengan disiplin tinggi, tanpa kompromi bagi pelanggar.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Anita Permata, mengingatkan bahwa selain penindakan, pemerintah perlu mengevaluasi sistem penempatan dan kesejahteraan ASN. “Hukuman saja tidak cukup. Harus ada perbaikan menyeluruh: dari tunjangan daerah terpencil, konseling psikologis, hingga penerapan work from anywhere untuk kasus tertentu,” sarannya.

Dengan terungkapnya lima alasan utama mangkirnya ASN, diharapkan instansi terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi namun tetap menjaga akuntabilitas. Masyarakat pun berhak mendapat pelayanan publik yang prima dari para abdi negara yang profesional dan berintegritas.