Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Negara Dirugikan hingga Rp 645,27 Miliar

Jakarta – Praktik korupsi kembali mencoreng proyek strategis nasional di sektor pangan. Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes di Situbondo, Jawa Timur, yang dikelola oleh PTPN XI pada periode 2016 hingga 2022. Akibat perbuatan curang ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan yang fantastis, mencapai angka Rp 645,27 miliar.

Proyek ini dikerjakan dengan skema Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) dan berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya tak main-main: memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi gula dalam negeri. Pemerintah pun mengucurkan dana besar lewat mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membiayainya. Sayangnya, niat baik itu justru dikorupsi.

Kabag Ops Kortastipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, dalam jumpa pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit tersebut secara spesifik menghitung kerugian negara yang timbul akibat serangkaian tindakan melawan hukum dalam proyek ini.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 645.267.475.745 atau sekitar Rp 645,27 miliar,” ujar Kombes Ahmad Yusuf Afandi kepada awak media.

Angka kerugian sebesar itu diduga muncul dari berbagai modus, mulai dari penggelembungan harga (mark-up), penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan, hingga potensi pekerjaan fiktif yang tidak sesuai spesifikasi. Meski demikian, rincian lebih teknis terkait modus operandi masih menjadi materi penyelidikan lebih dalam oleh tim Kortas Tipikor.

Proyek modernisasi PG Assembagoes sejatinya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula tua di Indonesia agar lebih efisien dan berdaya saing. Dengan dana PMN yang dikucurkan, pabrik ini diharapkan bisa memproduksi gula kristal putih berkualitas tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, praktik korupsi yang menggerogotinya justru berpotensi membuat target ketahanan pangan nasional meleset.

Kortas Tipikor Polri memastikan akan terus mendalami kasus ini dan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini menjadi sinyal tegas dari aparat penegak hukum bahwa tidak ada ruang aman bagi para koruptor yang bermain di proyek-proyek vital negara, terutama yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak seperti industri pangan.

Masyarakat dan para pemangku kepentingan kini menunggu langkah konkret berikutnya. Pemulihan kerugian negara serta pemberian sanksi berat bagi para pelaku menjadi tuntutan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di proyek-proyek strategis lainnya.