Kasi Pembangunan Loano Hadiri Rakor Alokasi Dana Desa untuk HIV, TBC, Malaria

Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Loano menghadiri rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (15/10/2024) di aula kantor kecamatan. Pertemuan itu secara khusus membahas strategi penggunaan dana desa untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria—tiga penyakit menular yang masih membebani angka kesehatan masyarakat setempat. Rakor yang dihadiri seluruh kepala desa, pendamping desa, dan perwakilan Dinas Kesehatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi agar pagu dana desa bisa dimaksimalkan dalam mendukung eliminasi penyakit, bukan sekadar pembangunan fisik.

Pembukaan: Data Kasus Jadi Pemantik

Camat Loano membuka rakor dengan memaparkan peta angka kasus terbaru. Sepanjang Januari hingga September 2024, tercatat 34 infeksi HIV baru, meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Temuan tuberkulosis mencapai 89 kasus yang tersebar di sembilan desa, sedangkan malaria masih muncul di dua desa pinggiran dengan 12 laporan konfirmasi. “Angka ini bukan sekadar statistik, tapi sinyal bahwa kita butuh intervensi terstruktur melalui dana desa,” tegas Camat. Ia menekankan alokasi dana desa untuk kesehatan selama ini masih didominasi program stunting, sementara penanganan penyakit menular belum optimal.

Paparan Kasi Pembangunan: Pemetaan Pagu dan Potensi

Kasi Pembangunan memaparkan bahwa dari total dana desa 14 desa se-Kecamatan Loano yang mencapai Rp12,1 miliar pada 2025, potensi alokasi untuk program penanggulangan penyakit menular bisa menembus 20 persen atau sekitar Rp2,4 miliar jika seluruh desa menetapkan prioritas serupa. Saat ini baru empat desa yang menganggarkan program skrining HIV dan TBC, itu pun dengan alokasi di bawah 5 persen. “Kami dorong desa untuk menggeser postur, minimal 10 persen dari dana desa masuk ke skrining dan pengobatan pencegahan,” ujarnya. Ia menyodorkan simulasi: bila 10 persen dianggarkan, maka tersedia Rp1,21 miliar yang bisa membiayai pengadaan rata-rata 12 jenis rapid tes, penyediaan fasilitas masker, hingga insentif kader kesehatan.

Kesepakatan: Langkah Konkrit Bertahap

1. Perencanaan—Setiap desa wajib memasukkan minimal 10 persen pagu dana desa untuk skrining HIV, TBC, dan malaria dalam rancangan APBDes 2025, dengan fokus pada populasi rentan: ibu hamil, pekerja migran, dan warga desa pinggir hutan.
2. Pelaksanaan—Dana akan dipakai untuk pengadaan 300 unit rapid tes HIV, 400 unit tes cepat TBC, serta program penyuluhan di 42 posyandu. Pendampingan teknis dilakukan oleh tim Kecamatan dan puskesmas setempat.
3. Monitoring—Evaluasi triwulan akan dilakukan oleh Kasi Pembangunan bersama tim pendamping desa, dengan indikator penurunan temuan kasus minimal 20 persen per tahun.

Dampak Ekonomi Rumah Tangga

Alokasi dana ini diharapkan tidak hanya menekan laju penularan, tetapi juga mengurangi beban ekonomi warga miskin. Biaya pengobatan TBC per pasien rata-rata mencapai Rp3,5 juta per tahun, sementara biaya laboratorium dan transportasi malaria bisa menyedot Rp1,2 juta per episode. Dengan skrining dan pengobatan gratis dari dana desa, beban tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan produktif keluarga. Kepala Puskesmas Loano menyebut bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan pada skrining TBC menghasilkan penghematan empat kali lipat pada biaya perawatan lanjutan.