Jakarta — Nasyirul Falah Amru Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara dan TPPU

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan suap yang tengah menjadi sorotan publik. Dukungan ini menjadi sinyal penting bagi penegakan hukum di industri ekstraktif yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Kekhawatiran Publik dan Potensi Kerugian Negara

Kasus dugaan korupsi batu bara ini mencuat di tengah meningkatnya kesadaran akan tata kelola sumber daya alam yang transparan. Meskipun belum ada rincian resmi mengenai nilai kerugian negara, praktik-praktik seperti manipulasi dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), penghindaran kewajiban DMO (Domestic Market Obligation), atau penambangan ilegal di konsesi yang tidak sah telah lama diidentifikasi sebagai titik rawan kebocoran. Dalam skala makro, sektor pertambangan batu bara menyumbang lebih dari 2% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor minerba, yang pada 2023 lalu mencapai lebih dari Rp100 triliun.

"Kami di Komisi III mendorong Polri tidak hanya mengusut aktor lapangan, tetapi juga mengurai aliran dana hasil kejahatan ekonomi ini. TPPU dan suap dalam bisnis batu bara berpotensi merusak iklim investasi, terutama di tengah transisi energi global yang menuntut kepastian hukum," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Rabu (29/5).

Dampak Ekonomi dan Sentimen Pasar

Pengusutan kasus ini, meskipun jangka pendek dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, sejatinya merupakan katalis positif bagi perbaikan tata kelola industri. Investor institusional, baik domestik maupun asing, kerap memasukkan aspek risiko tata kelola (governance risk) dalam perhitungan valuasi aset. Ketika aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan menindak korupsi, risk premium yang dibebankan pada saham-saham emiten batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat berkurang dalam jangka menengah.

Data perdagangan menunjukkan bahwa subsektor batu bara memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp600 triliun, dengan emiten besar seperti ADRO, ITMG, dan PTBA yang pergerakan harganya sensitif terhadap sentimen regulasi dan penegakan hukum. Adanya pengusutan oleh Polri yang didukung penuh oleh DPR berpotensi memperbaiki persepsi risiko sektor ini di mata pemeringkat lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Poin-Poin Kunci Dukungan Gus Falah

• Mendorong Polri menggunakan pendekatan pidana pencucian uang (TPPU) secara optimal untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi.
• Meminta transparansi penanganan perkara agar publik dapat memantau perkembangan pengembalian kerugian keuangan negara.
• Menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, termasuk PPATK dan Kementerian ESDM, untuk mengungkap jaringan pelaku.
• Mengapresiasi langkah Polri yang tidak tebang pilih meskipun bisnis batu bara melibatkan banyak pemangku kepentingan besar.

Proyeksi Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Sektoral

Sejalan dengan penegakan hukum, produksi batu bara nasional diproyeksikan tetap solid pada kisaran 700-750 juta ton per tahun untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Dengan ditangani secara serius, kasus korupsi semacam ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas operasional korporasi yang taat aturan. Kepercayaan terhadap rantai pasok juga akan meningkat, terutama di saat harga batu bara global masih fluktuatif di kisaran USD 130-150 per ton untuk index Newcastle.

Jika penelusuran aliran dana berhasil mengidentifikasi dan menyita aset hasil TPPU, negara berpotensi memulihkan hingga triliunan rupiah yang bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur energi atau kompensasi transisi energi bersih. Dengan demikian, dukungan Gus Falah menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.