Mahyeldi Ansharullah: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Barat

Profil Singkat

Mahyeldi Ansharullah lahir di Padang, 25 Desember 1966. Ia adalah seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 2021–2024 dan kembali terpilih untuk periode kedua 2025–2030. Sebelum menjabat gubernur, Mahyeldi dikenal luas sebagai Wali Kota Padang selama dua periode (2010–2015 dan 2015–2020), di mana ia membangun basis politik yang solid melalui pendekatan Islam-kultural yang berakar kuat pada masyarakat Minangkabau. Latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum tata negara memberinya fondasi pemahaman tentang relasi kuasa antara pusat dan daerah, yang menjadi krusial dalam konteks Sumatera Barat sebagai provinsi dengan karakter keistimewaan adat dan agama yang kuat.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Mahyeldi berjalan linear dalam koridor PKS. Ia memulai sebagai anggota DPRD Kota Padang sebelum akhirnya memenangkan kontestasi wali kota. Dalam dua periode kepemimpinannya di Padang, ia berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang bersih dan religius, sekaligus mengonsolidasikan mesin politik PKS di Ranah Minang. Catatan penting dari periode wali kota adalah kemampuannya mempertahankan elektabilitas di tengah dinamika politik lokal yang kompetitif. Pada Pilkada Sumatera Barat 2020, ia berpasangan dengan Audy Joinaldy dan menang dengan perolehan suara 32,4%, mengalahkan petahana yang lebih diunggulkan. Kemenangan ini menandai pergeseran preferensi pemilih Sumbar ke arah figur Islam-modernis. Pada Pilkada 2024, Mahyeldi kembali terpilih dengan margin lebih lebar, mengonfirmasi konsolidasi dukungan yang lebih matang.

Kinerja dan Program Unggulan

Kinerja Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar dapat diukur dari beberapa indikator makro. Pada tahun 2025, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 4,8% (year-on-year), sedikit di bawah rata-rata nasional 5,1%, namun menunjukkan pemulihan stabil pascapandemi. Sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata halal menjadi penopang utama. Program unggulan "Sumbar Madani" yang diusungnya menekankan pada tiga pilar: penguatan ekonomi umat, pembangunan infrastruktur berbasis nagari, dan digitalisasi pelayanan publik.

Salah satu capaian konkret adalah penurunan angka kemiskinan dari 6,28% pada 2021 menjadi 5,46% pada 2025, lebih rendah dari rata-rata Sumatera yang masih di atas 9%. Ini patut dicatat karena Sumbar secara konsisten berada di bawah garis kemiskinan nasional. Di sektor infrastruktur, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Bukittinggi tahap pertama telah rampung 65% per akhir 2025, membuka akses ekonomi baru bagi kawasan agropolitan. Program "Satu Nagari Satu Produk" juga berhasil mengidentifikasi 273 komoditas unggulan lokal yang kini mulai terhubung dengan rantai pasok nasional.

"Kami mendorong nagari sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi lokal, bukan sekadar objek pembangunan dari atas," tegas Mahyeldi dalam pidato HUT Sumbar ke-80.

Namun, ada sisi kritis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada 2025 mencapai 73,1, hanya naik tipis dari 72,7 pada 2021. Angka ini di bawah tetangga Sumatera Utara (74,2) dan Riau (75,4). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkorelasi dengan kualitas hidup, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Program beasiswa unggulan Sumbar baru menjangkau 2.500 penerima per tahun, relatif kecil dibandingkan populasi usia kuliah yang mencapai 680.000 jiwa.

Tantangan dan Harapan

Tantangan struktural terbesar Mahyeldi adalah mengatasi kesenjangan fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar pada APBD 2025 hanya berkontribusi 28%, sisanya bergantung pada dana transfer pusat. Ini membatasi ruang gerak kebijakan yang mandiri. Di sisi lain, sektor pariwisata halal yang menjadi andalan mulai menuai kritik karena dianggap terlalu eksklusif dan belum mampu mendatangkan devisa signifikan. Data kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar melalui Bandara Internasional Minangkabau masih di angka 45.000 pada 2025, jauh dari target 100.000.

Harapan terhadap periode kedua Mahyeldi terpusat pada tiga hal: akselerasi transformasi digital birokrasi, diversifikasi ekonomi di luar komoditas primer, dan pengelolaan risiko bencana yang lebih tangguh mengingat Sumbar adalah daerah rawan gempa dan longsor. Kemampuan Mahyeldi menavigasi kepentingan politik lokal yang kompleks sambil tetap menjaga disiplin fiskal akan menjadi penentu warisan pemerintahannya.

• Pertumbuhan ekonomi: 4,8% (2025), target akhir periode 6,2%
• Tingkat kemiskinan: 5,46% (2025), target 4,7% pada 2030
• IPM: 73,1 (2025), target 75 pada 2030
• Ketergantungan fiskal: 72% dari pusat, tantangan utama