Irjen Pol. Akhmad Wiyagus: Profil dan Kinerja Kapolda Jawa Barat

Profil Singkat

Irjen Pol. Akhmad Wiyagus lahir di Bandung pada 3 Maret 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Wiyagus meniti karier panjang di berbagai satuan, dengan spesialisasi menonjol di bidang reserse dan intelijen. Latar belakang ini membentuk pendekatan kepemimpinannya yang analitis dan berbasis data, sebuah karakter yang kini tercermin dalam kebijakan-kebijakan strategis di Polda Jabar. Ia resmi dilantik sebagai Kapolda Jabar pada 7 Desember 2023, menggantikan Irjen Pol. Suntana, dalam rotasi besar Polri yang melibatkan 513 perwira tinggi dan menengah. Penunjukannya terjadi di tengah eskalasi tantangan keamanan di provinsi berpenduduk 49,9 juta jiwa ini, mulai dari kejahatan jalanan yang persisten hingga kompleksitas keamanan siber.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jabatan Kapolda Jabar bukanlah penugasan strategis pertama bagi Wiyagus. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolda Papua (Mei–Desember 2023), sebuah penugasan berisiko tinggi di wilayah konflik. Di sana, ia mengelola keamanan dengan pendekatan soft policing yang dikombinasikan dengan operasi penegakan hukum terukur. Suksesi dari Papua ke Jawa Barat menandakan kepercayaan pimpinan Polri terhadap kapasitasnya menangani wilayah dengan dinamika sosio-politik tinggi. Riwayat jabatan sebelumnya mencakup posisi Wakapolda Kalimantan Tengah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim. Portofolio ini menunjukkan penguasaannya pada isu kejahatan ekonomi, korupsi, dan keamanan siber—tiga domain yang relevansinya kian krusial di Jabar, provinsi dengan aktivitas ekonomi digital tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Kinerja dan Program Unggulan

Sepanjang 2024 hingga kuartal pertama 2025, kinerja Polda Jabar di bawah komando Wiyagus menunjukkan sejumlah capaian terukur. Data dari Biro Operasi Polda Jabar mencatat penurunan tingkat kejahatan jalanan (street crime) sebesar 23,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Penurunan ini dikaitkan dengan implementasi kebijakan “Patroli Presisi” berbasis pemetaan titik rawan yang diperbarui secara real-time melalui pusat komando terintegrasi. Pendekatan data-driven policing ini memungkinkan alokasi 1.200 personel patroli secara lebih efisien ke 46 titik prioritas di Bandung Raya, Bekasi, dan Cirebon.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan patroli acak. Setiap pergerakan personel harus berdasarkan analisis data temporal dan spasial kejadian kriminal,” ujar Wiyagus dalam evaluasi triwulanan 2024.

Di bidang pemberantasan narkoba, Polda Jabar mencatat lonjakan pengungkapan kasus sebesar 41 persen sepanjang 2024, dengan total barang bukti sabu seberat 86,5 kilogram dan ganja 1,2 ton. Angka ini melampaui rerata nasional yang berada pada kisaran peningkatan 28 persen. Capaian signifikan lainnya adalah pengungkapan 17 laboratorium gelap narkotika di kawasan Cianjur dan Sukabumi—sebuah rekor tertinggi dalam sejarah Polda Jabar.

Program unggulan bernama “Jabar Zero Complaints” yang diluncurkan pada April 2024 juga menjadi penanda pendekatan manajerial Wiyagus. Program ini menekankan penyelesaian cepat pengaduan masyarakat melalui sistem penanganan keluhan berbasis aplikasi yang terhubung langsung ke ruang kerja Kapolda. Selama tiga bulan pertama implementasi, tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 88,4 persen, meningkat tajam dari baseline 62 persen pada tahun sebelumnya.

Tantangan dan Harapan

Meski menorehkan capaian positif, Irjen Wiyagus menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Pertama, rasio polisi terhadap populasi di Jabar mencapai 1:1.200, terpaut jauh dari standar ideal PBB sebesar 1:400. Kedua, prevalensi kejahatan siber meningkat 64 persen sepanjang 2023-2024, sementara kapasitas penyidik siber masih terbatas pada 87 personel untuk seluruh wilayah Jabar. Ketiga, potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2029 mulai tampak dalam peta kerawanan yang disusun Baintelkam, dengan Jabar masuk dalam 10 provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia.

Merespons tantangan ini, Wiyagus menginisiasi sejumlah langkah antisipatif: pembentukan Satgas Keamanan Digital terintegrasi yang melibatkan unsur BSSN dan akademisi ITB, serta ekspansi program “Kampung Tangguh” dari 124 desa menjadi 300 desa pada akhir 2025. Program terakhir ini mengadopsi model community policing yang terbukti efektif menurunkan konflik sosial berbasis identitas. Publik dan pengamat kepolisian kini menanti sejauh mana konsistensi kinerja ini dapat dipertahankan dalam tekanan fiskal dan politis yang diproyeksikan meningkat menjelang siklus elektoral nasional. Proyeksi dua tahun ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi efektivitas kepemimpinan berbasis data yang diusung Wiyagus.