Ansar Ahmad: Profil dan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau

Profil Singkat

Ansar Ahmad lahir di Tanjungpinang, 7 April 1964. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sebelum melanjutkan studi magister manajemen di universitas yang sama. Pria berdarah Melayu ini menikah dengan Dewi Kumalasari dan dikaruniai tiga orang anak. Sebelum menduduki kursi Gubernur Kepulauan Riau, Ansar telah malang melintang di birokrasi dan legislatif selama lebih dari dua dekade, membentuk fondasi kuat bagi kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di provinsi yang berkontribusi terhadap 4,2% PDB nasional non-migas tersebut.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Ansar dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau pada 1988. Ia kemudian beralih ke jalur politik dengan bergabung bersama Partai Golkar. Puncak karier legislatifnya terjadi saat ia menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama tiga periode berturut-turut, termasuk menduduki posisi Ketua DPRD dari 2009 hingga 2019. Selama memimpin lembaga legislatif, ia mengawal pengesahan sedikitnya 37 peraturan daerah strategis, termasuk regulasi tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penataan zonasi maritim. Pada 2021, Ansar bersama Marlin Agustina memenangkan Pilkada Kepri dengan perolehan 308.553 suara atau 39,41% dari total suara sah, mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Kemenangan ini menandai transisinya dari legislatif menuju eksekutif dengan mandat yang kuat.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mencatat angka 5,01% pada 2024, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,03%. Sektor industri pengolahan, yang ditopang oleh eksistensi Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, tetap menjadi motor penggerak dengan kontribusi 39,8% terhadap PDRB. Namun, berbeda dengan pendahulunya yang berfokus pada industrialisasi semata, Ansar menginisiasi diversifikasi melalui program "Kepri Biru" — sebuah cetak biru ekonomi kelautan berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong nilai produksi perikanan tangkap naik dari 112 ribu ton pada 2021 menjadi 128 ribu ton di akhir 2024.

Salah satu terobosan paling signifikan adalah penuntasan pembangunan infrastruktur kemaritiman. Dermaga Segitiga Emas yang menghubungkan Tanjungpinang, Batam, dan Lingga kini beroperasi penuh dengan rata-rata 1.200 penumpang per hari, memangkas biaya logistik hingga 18% di pulau-pulau kecil. Dari sisi fiskal, pendapatan asli daerah (PAD) Kepri tumbuh dari Rp3,2 triliun (2021) menjadi Rp3,8 triliun (2025), didorong oleh digitalisasi pajak daerah yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor perhotelan dan restoran sebesar 22%. Program unggulan lain adalah KIS Kepri Sehat yang mengintegrasikan layanan BPJS Kesehatan dengan subsidi penuh dari APBD, menjangkau 100% penduduk miskin atau setara dengan 153.412 jiwa penerima manfaat per Desember 2024.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, Ansar menghadapi persoalan struktural yang belum tuntas. Ketimpangan antara Batam dan pulau-pulau lain masih ekstrem. PDRB per kapita Batam mencapai Rp129 juta, sementara Kabupaten Lingga hanya Rp38 juta — disparitas sebesar 239%. Konektivitas digital juga timpang, dengan 27 dari 96 pulau berpenghuni belum terjangkau jaringan fiber optik. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 8,1% (2024), tertinggi kedua nasional setelah Banten, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

"Kami tidak bisa lagi menjual mimpi industrialisasi manufaktur seperti era 90-an. Kepri harus berani merestrukturisasi diri menjadi hub ekonomi digital dan jasa yang bertumpu pada SDM lokal," ujar Ansar saat menyampaikan pidato di hadapan Kadin Kepri, Maret 2025.

Ke depan, keberhasilan Ansar akan diukur dari kemampuannya mentransformasi investasi asing di Batam dari sekadar padat karya bergaji rendah menuju industri bernilai tambah tinggi, serta merealisasikan janji desentralisasi pembangunan yang selama ini menjadi suara kaum marjinal kepulauan. Masa jabatan yang tersisa hingga 2026 menjadi periode kritis untuk menuntaskan mandat konstitusionalnya.