GEMALAKI Gelar Aksi di Polda Sumut Desak Pemberantasan Narkoba Labuhanbatu

Eskalasi kekhawatiran publik terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Utara kian memuncak. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Oligarki (GEMALAKI) mengagendakan aksi unjuk rasa terpusat di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, guna menuntut pengusutan tuntas atas dugaan jaringan peredaran narkoba yang kian meresahkan di Kabupaten Labuhanbatu.

Langkah turun ke jalan ini dipandang sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat sipil terhadap penanganan masalah narkotika di daerah. Wilayah pesisir timur dan simpul transit seperti Labuhanbatu dinilai kerap menjadi jalur empuk bagi peredaran zat terlarang yang merusak tatanan sosial serta masa depan generasi muda.

Sorotan Tajam Terhadap Jalur Distribusi di Labuhanbatu

Secara geografis dan sosiologis, Kabupaten Labuhanbatu memegang posisi strategis di jalur lintas timur Sumatra. Aksesibilitas yang tinggi, baik melalui jalur darat maupun koridor perairan terdekat di pesisir Selat Malaka, menjadikan kawasan ini rentan bertransformasi dari sekadar wilayah perlintasan menjadi pasar konsumsi narkotika berskala masif.

"Peredaran narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman eksistensial terhadap bonus demografi. Aparat tidak boleh bekerja setengah hati atau sekadar menyentuh kurir lapangan," tegas perwakilan konsolidasi mahasiswa dalam keterangannya terkait aksi tersebut.

Aktivis GEMALAKI menekankan bahwa penegakan hukum di Labuhanbatu memerlukan evaluasi mendalam dan pengawasan langsung dari tingkat Polda. Mereka menilai adanya indikasi mata rantai distribusi yang tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga membutuhkan penindakan hukum tanpa kompromi hingga menyentuh aktor intelektual dan pemodal di balik layar.

Urgensi Pemutusan Rantai Sindikat Narkotika

Upaya pemberantasan narkotika di tingkat regional menuntut pendekatan multisektoral. Fenomena peredaran barang haram ini sering kali berkelindan dengan persoalan ekonomi, minimnya pengawasan wilayah pelosok, hingga dugaan adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum.

Mendorong Akuntabilitas dan Reformasi Penegakan Hukum

Aksi demonstrasi yang digelar di depan Mapolda Sumut bertujuan mendesak pimpinan kepolisian daerah untuk melakukan audit kinerja terhadap penanganan kasus narkoba di jajaran kepolisian resor setempat. Mahasiswa memandang, pembiaran terhadap peredaran narkoba di daerah hanya akan memperkuat cengkeraman kejahatan terorganisasi yang merugikan masyarakat luas.

Dalam tuntutannya, massa aksi menggarisbawahi beberapa poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumatera Utara beserta jajarannya:

• Pengusutan Menyeluruh: Menginstruksikan Ditresnarkoba Polda Sumut turun langsung mengurai jaringan narkotika di Labuhanbatu.
• Penindakan Tanpa Pandang Bulu: Menindak tegas siapapun oknum yang terbukti membekingi atau memfasilitasi peredaran barang haram tersebut.
• Transparansi Publik: Memberikan laporan berkala terkait penindakan kasus narkoba agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Dengan bergulirnya aksi unjuk rasa ini, publik menanti langkah konkret dan respons presisi dari Polda Sumut dalam menjawab keresahan warga Labuhanbatu demi menciptakan lingkungan yang bersih dari jeratan narkotika.