Dukung Kemandirian Pertahanan, Bamsoet Dorong Investasi Industri Amunisi dan Transfer Teknologi

Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama strategis antara perusahaan asal Malaysia, Maruss SDN BHD, dengan Jangkar Sinergi Group dan PERIKHSA. Kolaborasi ini akan difokuskan pada pasokan amunisi sesuai regulasi yang berlaku, mencakup kebutuhan senjata latihan, senjata api bela diri, serta penggunaan militer di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima CEO Maruss SDN BHD, Syafiq bin Mohd Razi, di Black Stone Lounge Jakarta, dalam pertemuan yang turut membahas peta jalan pengembangan industri pertahanan nasional.

Dalam laporan yang diterima Beritainti.com pada Sabtu (4/7/26), Bamsoet menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa. Ia memandangnya sebagai langkah strategis yang memiliki tiga dimensi penting: memperkuat logistik pertahanan nasional, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang investasi dan kolaborasi industri pertahanan yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. "Pasokan amunisi yang terjamin sangat penting untuk mendukung latihan aparat, kebutuhan bela diri yang diatur sesuai ketentuan hukum, maupun kesiapan pertahanan negara," ujarnya. Namun, Bamsoet menegaskan bahwa prioritas utama bukan hanya ketersediaan amunisi, melainkan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan dari kolaborasi lintas negara ini.

Maruss SDN BHD dan Potensi Transfer Teknologi

Maruss SDN BHD merupakan produsen amunisi berlisensi yang didirikan sejak 2018. Perusahaan ini memiliki tiga lini usaha utama, yaitu manufaktur amunisi, modernisasi senjata, serta pengadaan alat pertahanan. Kehadiran Maruss di Indonesia diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan amunisi dalam negeri, tetapi juga membuka jalan bagi alih pengetahuan dan teknologi yang dapat diserap oleh industri lokal. PERIKHSA, sebagai wadah pemilik izin khusus senjata api bela diri, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pasokan dan penggunaan amunisi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Bamsoet menambahkan bahwa kolaborasi ini harus diarahkan pada peningkatan kemampuan industri dalam negeri dan pengembangan sumber daya manusia nasional. "Yang jauh lebih penting, kolaborasi ini harus diarahkan pada transfer teknologi, peningkatan kemampuan industri dalam negeri, serta pengembangan sumber daya manusia nasional," tegasnya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen untuk tidak menjadikan Indonesia semata sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang tumbuh dan memiliki kapasitas produksi mandiri di masa depan.

Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional melalui kemandirian industri pertahanan. Dengan menggandeng mitra asing yang memiliki kompetensi teruji seperti Maruss, diharapkan tercipta ekosistem produksi amunisi yang berkelanjutan di Tanah Air. Kerja sama tersebut juga diyakini akan mendorong investasi baru di sektor manufaktur pertahanan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pertahanan regional. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Bamsoet optimistis Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan membangun fondasi logistik pertahanan yang lebih kokoh dan berdaulat.