DPR Tegaskan Reforma Agraria Harus Mencakup Akses Permodalan dan Pasar

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menegaskan pentingnya perubahan paradigma mendasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kebijakan redistribusi tanah yang selama ini menjadi tulang punggung agenda reformasi agraria dinilai tidak lagi memadai jika berjalan sendirian. Dalam perdebatan legislasi terkini, para anggota dewan menyoroti bahwa pemberian sertifikat atau hak atas tanah kepada masyarakat marjinal dan petani kecil hanyalah langkah awal dari sebuah rantai ekonomi yang jauh lebih kompleks.

Dilema Redistribusi: Mengapa Sekadar Tanah Tidak Cukup?

Selama bertahun-tahun, indikator keberhasilan reforma agraria di Indonesia sering kali diukur semata-mata dari jumlah hektar lahan yang berhasil dibagikan atau banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun, pendekatan kuantitatif ini menyimpan kerentanan struktural. Tanpa adanya jaminan keberlanjutan usaha, banyak penerima manfaat justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru karena tidak memiliki kapasitas finansial untuk mengolah lahan secara produktif.

"Memberikan sertifikat lahan tanpa disertai skema permodalan yang terjangkau dan kepastian akses pasar hanya akan menjadikan reforma agraria sebagai formalitas administratif. Kita tidak boleh membiarkan tanah yang telah dibagikan akhirnya dijual kembali oleh petani hanya karena mereka tidak memiliki modal untuk bercocok tanam," ujar juru bicara Baleg DPR RI dalam forum pembahasan RUU tersebut.

Kondisi ini menegaskan pentingnya pergeseran pendekatan kebijakan. Reforma agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset semata, melainkan harus diintegrasikan secara utuh dengan penataan akses pendukung. Penguatan sektor pertanian rakyat membutuhkan intervensi aktif negara untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang didistribusikan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkesinambungan.

Transformasi Pendekatan Reforma Agraria

Untuk memahami urgensi pembaharuan hukum dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria, Baleg DPR mendorong transformasi model dari pola konvensional menuju sistem yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Tiga Pilar Utama Penguatan Ekosistem Agraria

Dalam draft RUU Pengaturan Reforma Agraria yang tengah digodok, terdapat tiga pilar utama yang dinilai menjadi kunci sukses transformasi ekonomi pedesaan:

• Legalitas Kepemilikan Lahan: Memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi petani penggarap dan masyarakat adat guna mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.
• Injeksi Permodalan dan Teknologi: Menyediakan akses pembiayaan dengan skema terjangkau serta bantuan mekanisasi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.
• Jaminan Akses Pasar dan Kepastian Harga: Menghubungkan petani secara langsung dengan industri pengolahan pangan, BUMDes, dan korporasi guna memangkas rantai tengkulak yang merugikan.

Implikasi Ekonomi dan Tantangan Implementasi

Secara makroekonomi, reformasi agraria yang komprehensif berpotensi menekan tingkat kesenjangan sosial yang tecermin dalam rasio Gini kepemilikan lahan di Indonesia. Ketika petani penerima manfaat memiliki modal kerja yang cukup dan jaminan harga jual yang lumrah, tingkat pendapatan per kapita di sektor pedesaan diproyeksikan akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis iklim global.

Namun demikian, tantangan terbesar dari implementasi RUU ini terletak pada aspek koordinasi lintas sektoral. Sektor pertanahan yang dikelola Kementerian ATR/BPN harus berkolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta lembaga keuangan. Tanpa adanya sinergi antarlembaga yang kuat, gagasan besar untuk mengintegrasikan tanah, modal, dan pasar akan kembali terkendala oleh ego sektoral yang kaku. DPR pun menegaskan bahwa undang-undang baru ini nantinya harus mengamanatkan mekanisme eksekusi yang responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan.