Depok: Pandemi Tekan Jumlah Peserta UTBK, Biaya Protokol Membengkak

Suasana haru-biru menyelimuti Kampus Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta di Cinere, Depok, Minggu (5/7/2020), saat peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang pertama memasuki ruang ujian. Wajib mengenakan masker, para calon mahasiswa ini terlebih dahulu dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman satu sama lain. Pemandangan ini menandai era baru penyelenggaraan seleksi nasional yang sangat bergantung pada protokol kesehatan ketat, namun di balik itu, sektor ekonomi pendidikan sedang bergulat dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. UTBK yang menjadi salah satu syarat utama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun ini berlangsung dalam dua gelombang dengan kapasitas ruang ujian yang dipangkas hingga 50% dari kapasitas normal untuk mematuhi aturan jaga jarak fisik. Langkah mitigasi ini langsung mengerek biaya logistik dan operasional penyelenggaraan secara signifikan, sementara di sisi permintaan, ketidakpastian ekonomi keluarga membuat jumlah pendaftar berpotensi menyusut.

Dampak Ekonomi Sektor Pendidikan di Balik UTBK Masa Pandemi

Penerapan protokol kesehatan pada UTBK 2020 membawa konsekuensi ekonomi berlapis. Pertama, biaya operasional per peserta melonjak karena penambahan fasilitas seperti bilik akrilik, alat pengukur suhu otomatis, cairan pembersih tangan, dan rapid test untuk pengawas. Data simulasi internal panitia lokal menunjukkan peningkatan biaya variabel sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000 per peserta—sebuah beban yang mesti ditanggung tanpa kenaikan biaya pendaftaran yang tetap dipatok Rp200.000. Kedua, kapasitas ruang ujian yang dipangkas hingga separuh menyebabkan frekuensi sesi ujian bertambah, sehingga biaya sewa alat, listrik, dan personel membengkak proporsional. Ketiga, tren penurunan pendaftar akibat kemampuan ekonomi orang tua yang melemah selama pandemi turut menekan pendapatan kotor penyelenggaraan. Di sisi lain, industri penunjang seperti bimbingan belajar dan penyedia modul ujian ikut merasakan getahnya, karena banyak siswa memilih menunda kuliah (gap year) atau beralih ke jalur mandiri yang lebih fleksibel.

Dengan asumsi penurunan jumlah pendaftar sebesar 15%, potensi pendapatan kotor penyelenggaraan susut Rp22 miliar. Sementara itu, tambahan biaya protokol total—jika dirata-rata Rp30.000 per peserta—menghasilkan beban ekstra sekitar Rp17,7 miliar yang menggerus margin efisiensi. “Pandemi menciptakan tekanan ganda pada bisnis pendidikan formal: dari penurunan jumlah calon mahasiswa hingga lonjakan biaya operasional. Universitas dan lembaga penyelenggara harus mencari sumber pendapatan alternatif, seperti peningkatan kerja sama riset atau program profesional jangka pendek, untuk bertahan,” ujar Lestari Andini, pengamat ekonomi pendidikan dari Lembaga Kajian Fiskal dan Sosial. Dampak berantai ini juga mengancam industri bimbingan belajar; omzet beberapa lembaga besar dilaporkan turun 25-40% karena siswa mengurangi frekuensi tatap muka dan beralih ke modul daring yang lebih murah.

Dari sisi mahasiswa, beban ekonomi tidak kalah berat. Selain biaya pendaftaran UTBK, peserta harus menyisihkan dana untuk transportasi yang aman (ojek online atau kendaraan pribadi yang biayanya naik karena pembatasan penumpang), pembelian masker medis tambahan, dan bahkan tes mandiri jika ada gejala. Keluarga dengan pendapatan harian yang terpukul selama PSBB semakin sulit mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi, sehingga sebagian calon mahasiswa terpaksa menunda pendaftaran atau memilih jalur beasiswa yang lebih terbatas. Kondisi ini berpotensi memperlambat laju peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang baru berada di kisaran 30,2% pada 2019, dan bisa stagnan atau bahkan turun pada 2020. Bagi pasar kerja jangka menengah, gelombang gap year ini akan menunda suplai tenaga terampil baru dan mungkin memperparah mismatch kompetensi saat pemulihan ekonomi dimulai. Dengan demikian, selembar masker di antara ribuan peserta UTBK di Depok hari ini menjadi penanda nyata bahwa pandemi telah menekan hampir setiap mata rantai ekonomi di sektor pendidikan tinggi nasional.