Menag Klaim Pengelolaan Zakat oleh Negara Selamatkan Ekonomi Umat

Pernyataan Menteri Agama yang menyebut bahwa zakat dan infak dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat menuai diskusi di kalangan pegiat filantropi Islam. Klaim ini memunculkan pertanyaan mendasar: benarkah sentralisasi pengelolaan dana sosial keagamaan di tangan negara lebih optimal secara ekonomi dibandingkan model terdistribusi yang selama ini berjalan? Untuk menguji klaim tersebut, perlu ditilik dari sisi potensi, realisasi penghimpunan, dan efisiensi penyaluran.

Potensi zakat nasional Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Outlook Zakat Indonesia 2024, potensi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun, dengan komponen terbesar dari zakat penghasilan dan zakat perusahaan. Namun, realisasi penghimpunan masih jauh dari angka itu. Laporan BAZNAS mencatat total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional oleh seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada 2023 sekitar Rp31 triliun, atau baru sekitar 9,5% dari potensi. Kesenjangan ini menunjukkan masih besarnya kebocoran dana umat yang tidak tercatat, beredar di jalur informal, atau dikelola tanpa standar akuntabilitas yang seragam. Di sinilah argumen perlunya keterlibatan negara menjadi relevan — pemerintah dapat menciptakan regulatory framework yang memaksa transparansi dan memperluas basis muzaki melalui sistem integrasi perpajakan dan layanan publik.

Analisis Efisiensi dan Risiko Monopoli Pengelolaan

Dari perspektif ekonomi publik, pengelolaan zakat memiliki karakteristik quasi-fiskal: ia adalah instrumen redistribusi pendapatan dari kelompok surplus ke kelompok defisit yang bertujuan mengurangi Gini ratio. Jika negara memonopoli penghimpunan, secara teoretis akan tercipta economies of scale — biaya operasional per rupiah dana terhimpun bisa ditekan, dan alokasi dana dapat diarahkan ke program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur. Namun, sentralisasi juga mengandung risiko inefisiensi birokrasi dan berkurangnya inovasi yang selama ini menjadi keunggulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang lincah dan dekat dengan komunitas akar rumput.

Data menunjukkan bahwa BAZNAS, sebagai representasi negara, sebenarnya hanya menguasai sebagian kecil pangsa penghimpunan nasional. Dari total Rp31 triliun pada 2023, porsi BAZNAS pusat dan daerah berkisar Rp11 triliun (sekitar 35%), sementara LAZ besar seperti Dompet Dhuafa, NU Care-LAZISNU, dan Rumah Zakat berkontribusi signifikan terhadap sisanya. Fakta ini mengindikasikan bahwa klaim "pemerintah mengelola zakat untuk menyelamatkan umat" tidak sepenuhnya akurat, karena peran swasta masih dominan dan justru menjadi ujung tombak penghimpunan.

Perbandingan Kinerja: BAZNAS vs LAZ Swasta 2023

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan BAZNAS dan LAZ, 2023–2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS unggul dalam efisiensi biaya operasional dan rasio penyaluran langsung, yang merupakan kelebihan dari birokrasi terstandarisasi. Namun, mayoritas dana umat justru terhimpun oleh LAZ swasta yang memiliki fleksibilitas dalam inovasi program dan digital engagement dengan donatur. Ekonom syariah dari Universitas Indonesia, Dr. Yusuf Wibisono, menilai bahwa "klaim penyelamatan umat melalui pengelolaan negara hanya valid jika pemerintah mampu memaksimalkan integrasi data dengan Dukcapil dan DTKS untuk memastikan zero leakage penyaluran tepat sasaran, yang hingga kini belum terwujud."

Dengan demikian, cek fakta atas pernyataan Menag: sebagian benar, namun menyesatkan. Pemerintah memang mengelola zakat melalui BAZNAS, tetapi mayoritas dana umat masih dikelola oleh lembaga non-pemerintah. Klaim "menyelamatkan umat" juga belum didukung bukti empiris bahwa pengelolaan negara lebih berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan model pluralistik saat ini. Yang dibutuhkan bukan monopoli negara, melainkan penguatan tata kelola, transparansi, dan sinergi data antara regulator, BAZNAS, dan LAZ.