AS Tegas Tolak Pungutan Tarif Iran di Selat Hormuz, Sebut Bisa Memicu Kekacauan Global

Beritainti.com, Jakarta — Amerika Serikat secara tegas menolak rencana Iran untuk mengenakan tarif atau pungutan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa langkah semacam itu akan menciptakan preseden berbahaya yang bisa menyebar ke berbagai jalur air internasional lainnya di seluruh dunia.

Dalam pertemuan Dewan Kerja Sama Teluk yang berlangsung di Bahrain, Rubio menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai potensi dampak sistemik dari kebijakan pungutan sepihak tersebut. Ia menekankan bahwa jalur air internasional merupakan aset bersama global yang tidak bisa diklaim kepemilikannya oleh negara mana pun, terlepas dari kedekatan geografisnya.

"Jalur air internasional bukan milik negara mana pun. Ini adalah prinsip dasar di dunia saat ini, tanpa itu, dunia akan berada dalam kekacauan total," ujar Rubio seperti dikutip dari laporan media kami, Kamis (25/6/2026).

Menlu AS tersebut menggambarkan situasi dengan analogi yang gamblang. Menurutnya, jika komunitas internasional menerima gagasan bahwa sebuah negara dapat memungut biaya terhadap kapal yang menggunakan jalur air internasional hanya karena kebetulan jalur itu berada di dekat wilayah teritorialnya, maka praktik ini akan menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia.

"Jika kita menerima bahwa Anda dapat memungut biaya untuk menggunakan jalur air internasional karena kebetulan berada di dekat wilayah teritorial Anda, maka ini akan menyebar ke seluruh dunia seperti penyakit menular," cetus Rubio dengan nada prihatin.

Pernyataan keras ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlangsung di kawasan Teluk. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, menjadi titik transit bagi sekitar seperlima dari total pasokan minyak global. Setiap gangguan terhadap kebebasan navigasi di selat tersebut akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan energi internasional.

Pemerintah AS menegaskan komitmennya untuk menjaga prinsip kebebasan navigasi di seluruh jalur air internasional. Washington memandang bahwa upaya Iran untuk memberlakukan tarif merupakan pelanggaran serius terhadap hukum maritim internasional yang telah disepakati secara luas oleh masyarakat global. Sikap ini mendapat dukungan dari negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk yang turut berkepentingan terhadap keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut.