Aceh — Prof Muzakkir Ajak Semua Elemen Dukung Pengolahan Blok Andaman di KEK Arun

LANGSA — Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan, menyerukan konsolidasi seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan Pemerintah Aceh yang memperjuangkan pengolahan gas dan minyak Blok Andaman di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun LNG, Lhokseumawe. Seruan ini muncul di tengah dinamika politik dan lobi sektor hulu migas yang berpotensi mengalihkan rantai nilai pengolahan ke luar daerah.

Dalam perspektif ekonomi regional, opsi pengolahan di darat (onshore processing) di KEK Arun menyimpan potensi multiplier effect hingga 2,5 kali lipat terhadap output ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, pertumbuhan sektor jasa pendukung, serta penguatan basis fiskal daerah. Kapasitas infrastruktur Arun yang telah teruji sebagai pusat produksi LNG global menjadi modal utama untuk menangkap nilai tambah dari cadangan migas Andaman yang diperkirakan mampu memproduksi gas dalam jumlah signifikan. Jika seluruh rantai pengolahan tetap berada di dalam Provinsi Aceh, proyeksi kontribusi sektor migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh berpeluang naik di atas level 15 persen, sekaligus mempersempit kesenjangan antara pertumbuhan PDRB dengan dan tanpa migas yang selama ini melebar.

“Komitmen dan konsistensi Gubernur Aceh H. Muzakkir Manaf agar pengolahan gas dan minyak Blok Andaman dilakukan di kawasan KEK Arun LNG Lhokseumawe harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak,” ujar Prof. Muzakkir dalam keterangan tertulis, Selasa.

Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa tersebut menekankan urgensi keterlibatan para pemangku kepentingan secara terbuka. Ia mendorong agar anggota DPR Aceh, anggota DPR RI asal dapil Aceh, akademisi, tokoh politik, dan pelaku ekonomi menyampaikan dukungan publik sebagai fondasi kekuatan tawar (bargaining power) daerah di tingkat nasional. Langkah ini sejalan dengan prinsip resource nationalism yang bertujuan memaksimalkan benefit domestik dari sumber daya alam strategis.

Dorongan juga secara spesifik diarahkan kepada figur-figur nasional asal Aceh yang kini menduduki posisi wakil menteri, yaitu Rafly Kande dan Nizar Patria. Menurut Prof. Muzakkir, kehadiran mereka di lingkaran pengambil kebijakan pusat dapat menjadi katalisator untuk mengamankan insentif fiskal dan kepastian regulasi yang diperlukan agar harga gas di tingkat pabrik tetap kompetitif dan investasi hilirisasi di KEK Arun menjadi layak secara keekonomian.

Secara struktural, pengolahan di darat akan menciptakan keterkaitan antarsektor yang lebih kuat. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, tahap konstruksi dan operasi fasilitas pengolahan berpotensi membuka ribuan posisi bagi tenaga terampil lokal. Dari sudut pandang investasi, status KEK Arun yang sudah dilengkapi dengan fasilitas perpajakan dan kemudahan bea cukai menawarkan insentif fiskal yang menarik bagi investor jasa penunjang migas. Ini dapat mendorong pembentukan klaster industri petrokimia dan manufaktur turunan yang selama ini belum optimal di Aceh.

“Seluruh tokoh masyarakat Aceh lintas generasi dan lintas sektor hendaknya memiliki kepedulian serta memberikan perhatian yang kuat terhadap perjuangan Gubernur Aceh agar pengolahan gas dan minyak Blok Andaman dilakukan di darat, tepatnya di kawasan KEK Arun LNG Lhokseumawe, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegas Prof Muzakkir yang juga menjabat Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah Kota Langsa.

Permintaan dukungan lintas elemen ini tak lepas dari kekhawatiran bahwa berbagai isu dan dinamika yang bergulir berpotensi melemahkan posisi Aceh dalam memperjuangkan pengusahaan migas yang inklusif. Dengan langkah kolektif yang solid, diharapkan Aceh mampu mengonversi potensi sumber daya alam migas menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Poin Kunci

• Multiplier effect: Pengolahan di darat berpotensi meningkatkan efek berganda hingga 2,5 kali lipat terhadap ekonomi Aceh.
• Dukungan publik: Perlu dukungan terbuka dari legislatif, akademisi, dan tokoh ekonomi sebagai kekuatan tawar daerah.
• Tokoh nasional: Diharapkan Wakil Menteri Rafly Kande dan Nizar Patria turut menyuarakan kepentingan pengolahan di KEK Arun.
• Klaster industri: Keberhasilan ini dapat memicu terbentuknya klaster industri petrokimia dan manufaktur turunan di Aceh.