3 Temuan Peneliti UI pada Program Ketahanan Pangan Imipas

Jakarta – Peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Dr. Alfindra Primaldhi, memaparkan hasil rapid need assessment (RNA) yang menyoroti penguatan kapasitas teknis pada program Kementerian Imipas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang digelar pada Selasa (23/6/2026), setidaknya ada tiga temuan penting yang mengemuka dari riset cepat tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritainti.com, penelitian dilakukan di 16 provinsi yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan terhadap petugas di 16 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) serta 15 kantor imigrasi. Selain itu, tim peneliti juga menggali perspektif pelaku UMKM di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) dan masyarakat sekitar.

Dr. Alfindra menekankan bahwa survei ini tidak dimaksudkan untuk menangkap gambaran menyeluruh, tetapi untuk mendapatkan potret cepat mengenai praktik terbaik dan sejumlah kesenjangan yang perlu segera ditangani. Pemilihan lokasi wawancara dilakukan secara purposif dan berkoordinasi langsung dengan jajaran Kementerian Imipas guna merepresentasikan variasi geografis, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial-ekonomi.

Secara khusus, asesmen difokuskan pada lima aspek utama di lingkungan lapas dan rutan, yakni: produksi pangan, pembinaan warga binaan, pengelolaan BAMA (Bimbingan, Asuhan, Monitoring, dan Asesmen), pemanfaatan lahan koperasi, serta kebutuhan pelatihan. Dari kelima aspek tersebut, tim peneliti merangkum tiga temuan paling krusial yang membutuhkan perhatian segera.

1. Produksi Pangan Lapas dan Rutan Masih Jauh dari Potensi Maksimal

Hasil asesmen menunjukkan bahwa mayoritas lapas dan rutan yang disurvei belum mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk produksi pangan skala menengah. Padahal, UPT pemasyarakatan memiliki lahan tidur dan tenaga kerja warga binaan yang cukup untuk menghasilkan komoditas seperti sayur-mayur, palawija, telur, hingga budidaya perikanan darat. Rendahnya pemanfaatan ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana irigasi, minimnya input pertanian, serta rantai pasok yang terputus antara hasil panen dan kebutuhan dapur lapas.

2. Pembinaan Warga Binaan dan Pemanfaatan BAMA serta Lahan Koperasi Perlu Disinergikan

Peneliti menemukan bahwa program pembinaan keterampilan bagi warga binaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan. Di banyak lokasi, BAMA dan lahan koperasi masih dikelola secara terpisah dari aktivitas produksi pangan. Padahal, BAMA sebagai sistem pendampingan dan monitoring seharusnya bisa menjadi jembatan agar warga binaan yang terlatih di sektor pertanian atau peternakan dapat mengelola lahan koperasi setelah bebas. Dengan sinergi ini, lapas tidak hanya menjadi tempat produksi tetapi juga pusat pelatihan vokasi yang berdampak pada kemandirian purnabinaan. Survei terhadap UMKM dan masyarakat sekitar juga mengkonfirmasi peluang kerja sama distribusi hasil produksi melalui skema kemitraan sosial.

3. Kebutuhan Pelatihan Teknis yang Mendesak

Temuan ketiga yang paling menonjol adalah kesenjangan kompetensi teknis di tiga level: petugas lapas yang mengelola program pertanian, warga binaan yang menjadi operator lapangan, dan mitra UMKM di sekitar UPT. Pelatihan yang dibutuhkan mencakup teknik budidaya modern, pengolahan pascapanen, pemasaran digital, hingga standar keamanan pangan. Tanpa intervensi pelatihan yang terstruktur, produksi pangan di dalam lapas sulit untuk naik kelas menjadi bagian dari rantai pasok ketahanan pangan daerah.

Menurut catatan Beritainti.com, hasil RNA ini akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang disusun Lembaga Demografi FEB UI untuk Kementerian Imipas dalam penyusunan peta jalan penguatan kapasitas teknis. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan potret cepat ini untuk mempercepat transformasi lapas dan rutan menjadi simpul-simpul ketahanan pangan yang terhubung dengan ekosistem UMKM setempat.