wanti KPK soal MBG Ternyata Dicuekin Dadan Dkk

Upaya pencegahan kebocoran dan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya sudah lama disuarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, peringatan dini itu ternyata tidak mendapat respons memadai dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, khususnya di era Dadan Hindayana. Fakta ini terungkap dalam audiensi tiga pucuk pimpinan BGN yang baru bersama jajaran KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Salah satu Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, secara terbuka mengakui bahwa KPK telah menyerahkan dokumen kajian lengkap kepada BGN sejak lebih dari tiga bulan lalu, tepatnya pada 17 Maret 2026. Kala itu, tampuk kepemimpinan badan yang membidangi program andalan pemerintah ini masih dipegang oleh Dadan Hindayana. Namun, tatkala jajaran direksi yang baru mulai bertugas dan memeriksa arsip internal pada awal Juni 2026, mereka mendapati kenyataan yang jauh dari harapan.

”Pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, ya. Pada saat 2 Juni 2026, kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan,” ujar Agustina di hadapan wartawan, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa rezim sebelumnya abai terhadap rambu-rambu antikorupsi yang telah disusun para penyidik dan analis KPK. Kajian KPK umumnya memetakan titik rawan penyelewengan, mulai dari rantai pasok bahan pangan, mekanisme tender vendor lokal, hingga sistem pendistribusian ke sekolah-sekolah. Dalam beberapa kasus lain, rekomendasi KPK kerap menjadi acuan untuk memperketat pengawasan internal agar dana negara senilai puluhan triliun rupiah untuk MBG tidak bocor di tengah jalan.

Agustina menjelaskan bahwa jajaran BGN saat ini—bersama Kepala BGN Nanik S Deyang dan Wakil Kepala BGN lainnya, Trenggono—bertekad untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Audiensi tersebut juga menghasilkan sejumlah saran strategis agar program MBG lebih tepat sasaran, transparan, dan minim celah penyalahgunaan anggaran. BGN yang baru menegaskan komitmennya untuk tidak lagi mengabaikan masukan dari lembaga pengawas, sehingga kejadian serupa tak terulang dan kepercayaan publik terhadap program sosial ini tetap terjaga.

Laporan selengkapnya mengenai hasil kajian dan langkah perbaikan yang akan diambil BGN akan terus dipantau oleh Beritainti.com.