TOKYO — Jepang Kembali Absen Sebut Kerja Paksa Korea di Tambang Sado

Upacara peringatan bagi para pekerja era Perang Dunia II di Kompleks Tambang Emas dan Perak Sado kembali diselimuti ketegangan diplomatik yang membisu. Dalam agenda tahunan yang digelar di Pulau Sado, Prefektur Niigata, pemerintah Jepang secara konsisten menghindari penggunaan istilah eksplisit terkait "kerja paksa" (forced labor) terhadap ribuan warga Korea yang dimobilisasi secara paksa selama masa pendudukan kolonial. Langkah ini mempertegas komitmen retoris Tokyo yang cenderung memperhalus narasi sejarah demi menjaga stabilitas politik domestiknya, meskipun harus mempertaruhkan dinamika hubungan bilateral dengan Seoul.

Ambivalensi Bahasa dalam Upacara Peringatan

Sikap ambigu yang ditunjukkan para pejabat Tokyo dalam acara memorial tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari kalkulasi politik yang matang. Pemerintah Jepang hanya menggunakan terminologi umum seperti "seluruh pekerja" tanpa memberikan pembedaan historis terhadap warga Korea yang dibawa dalam kondisi intimidasi dan eksploitasi berat sepanjang periode 1939 hingga 1945. Pembacaan pidato resmi lebih berfokus pada penghormatan umum atas kontribusi fisik para buruh dalam merawat tambang historis tersebut.

Ketiadaan pengakuan eksplisit ini memicu kekecewaan mendalam dari komunitas sejarah dan kelompok penyintas di Korea Selatan. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa inkonsistensi narasi ini merusak semangat kesepakatan bilateral yang sebelumnya mulai mencair di bawah kepemimpinan pragmatis kedua negara.

Kompromi UNESCO dan Retakan Diplomasi

Eskalasi isu Tambang Sado mencapai puncaknya ketika situs tersebut resmi terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO pada Juli 2024. Penetapan tersebut berhasil terwujud setelah Seoul memberikan persetujuan bersyarat, dengan pemahaman bahwa Tokyo akan mendirikan museum pameran yang jujur serta menyelenggarakan upacara peringatan tahunan yang inklusif untuk menghormati seluruh korban eksploitasi kolonial.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hambatan struktural dalam implementasi janji tersebut. Pameran yang dibangun di dekat kompleks tambang dinilai masih sangat minim dalam menggambarkan penderitaan nyata para pekerja Korea, seperti gaji yang tidak dibayarkan, kondisi kerja yang mematikan di kedalaman tanah, dan diskriminasi sistematis.

"Ketidakmampuan Jepang untuk menyebutkan kenyataan kerja paksa secara lugas di Tambang Sado bukan sekadar kelalaian diksi, melainkan bentuk penyangkalan terstruktur terhadap trauma sejarah. Tanpa kejujuran sejarah, rekonsiliasi kawasan akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh," tegas Prof. Han Sung-min, peneliti senior kajian Asia Timur dari Seoul.

Dilema Politik Domestik di Seoul dan Tokyo

Kegagalan menyepakati narasi sejarah ini menempatkan pemerintah Korea Selatan dalam posisi yang sangat sulit. Pemerintahan di Seoul yang berupaya membangun aliansi keamanan trilateral bersama Jepang dan Amerika Serikat kini menghadapi gelombang kritik tajam dari oposisi dan publik dalam negeri. Mereka dinilai terlalu banyak memberikan konsesi diplomatik tanpa mendapatkan timbal balik berupa penyesalan sejarah yang tulus dari pihak Jepang.

Di sisi lain, Tokyo berada di bawah bayang-bayang tekanan faksi konservatif dalam negeri yang menolak segala bentuk retorika yang dianggap dapat membebankan rasa bersalah sejarah kepada generasi muda Jepang. Faktor-faktor utama yang memicu kebuntuan ini meliputi:

• Resistensi Politik Lokal: Kekhawatiran politisi konservatif Jepang terhadap implikasi hukum dan klaim ganti rugi finansial di masa depan.
• Erosi Kepercayaan Publik: Meningkatnya skeptisisme masyarakat Korea Selatan terhadap ketulusan kemitraan strategis dengan Tokyo.
• Fragmentasi Memori Kolektif: Jurang pemisah yang semakin melebar antara kurikulum sejarah di Jepang dan Korea Selatan terkait era kolonialisme.

Pada akhirnya, kontroversi yang terus berulang di Tambang Sado membuktikan bahwa integrasi ekonomi dan kerja sama geopolitik di Asia Timur tidak akan pernah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Selama diploma panggung depan terus mengabaikan fakta sejarah di panggung belakang, memorial Sado akan tetap menjadi simbol perpecahan daripada titik temu rekonsiliasi.