Tingkat kekayaan suatu daerah ternyata bukan jaminan bagi penduduknya untuk bisa menikmati umur panjang. Bukti nyata dar

Rahasia di balik fenomena itu bukan tersimpan pada tebalnya dompet daerah, melainkan pada mutu tata kelola pemerintahannya. Sebuah studi berskala luas mengonfirmasi bahwa kualitas birokrasi dan manajemen pemerintahan adalah kunci utama yang mendongkrak usia harapan hidup warga, sementara kekayaan wilayah hanya berperan sebagai faktor sekunder.

Skor Tata Kelola Jadi Penentu Panjang Umur

Kesimpulan ini berasal dari proyek percontohan besar yang memanfaatkan Regional Government Success Scorecard (RGSS). Instrumen pengukuran berbasis data ini digagas oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation dan diimplementasikan di Indonesia melalui kolaborasi bersama Universitas Indonesia. Studi ini menggarap data dari seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Pola yang ditemukan konsisten: pemerintah daerah dengan kinerja tata kelola prima menghasilkan warga yang berpeluang hidup lebih lama, tidak peduli apakah daerah itu kaya sumber daya alam atau sebaliknya.

Temuan ini merombak cara pandang lama bahwa mempertebal anggaran daerah adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Perangkat RGSS justru memotret bahwa kemampuan manajerial, transparansi, serta efektivitas pelayanan birokrasi adalah fondasi yang mempengaruhi langsung kualitas hidup manusia.

Untuk menyusun potret tata kelola yang komprehensif dan akurat, studi ini menghimpun nyaris 18.000 titik data dari berbagai sumber resmi pemerintah Indonesia. Data yang digunakan merupakan data tahun terkini yang mayoritas berasal dari rilis tahun 2024. Sumber-sumber tersebut sangat beragam, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tak hanya itu, data kinerja juga ditimba dari Kementerian Investasi/BKPM, arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), basis data kepegawaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta informasi penanganan krisis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semua variabel itu diolah untuk melihat korelasi antara efisiensi penyelenggaraan negara dengan dampaknya pada umur manusia.

Data yang dirangkum membuktikan bahwa di wilayah yang pengelolaan keuangannya bersih, pelayanan publiknya responsif, serta birokrasinya profesional, warganya cenderung menikmati masa tua yang lebih sehat dan panjang. Sebaliknya, daerah dengan PDB per kapita tinggi namun buruk dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali gagal menerjemahkan kekayaan alamnya menjadi ketahanan hidup yang prima bagi penduduk setempat. Analisis ini menjadi peta jalan baru bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk tidak hanya berfokus mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memperbaiki sisi fundamental dari mesin pengelola negara. Evaluasi mendalam mengenai hasil kolaborasi riset skala nasional ini menjadi sorotan penting dalam laporan yang dihimpun oleh tim media kami, Beritainti.com.