Said Iqbal Laporkan Nasib 2.374 Pekerja Freeport ke Menaker

Lebih dari satu dasawarsa, tepatnya sembilan tahun, 2.374 pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) hidup dalam ketidakpastian. Status hubungan kerja mereka mengambang, terombang-ambing dalam pusaran sengketa ketenagakerjaan yang tak kunjung menemui titik terang. Kini, secercah harapan datang dari istana. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengambil langkah konkret dengan melaporkan langsung persoalan ini kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Kronologi Ketidakpastian yang Menggantung

Ribuan pekerja tersebut bukanlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) biasa. Mereka adalah pekerja kontrak dan alih daya yang telah mengabdi bertahun-tahun di salah satu tambang emas dan tembaga terbesar dunia, namun status mereka tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Kondisi ini menciptakan ketimpangan hak yang sangat lebar antar pekerja. Mereka menunaikan pekerjaan inti perusahaan, namun tanpa jaminan kesejahteraan, tunjangan, dan jenjang karier yang setara dengan status permanen.

"Ini bukan sekadar angka. Ada 2.374 kepala keluarga yang setiap malam bergulat dengan kecemasan, apakah besok mereka masih bisa menghidupi anak dan istri mereka. Sembilan tahun adalah waktu yang sangat kejam untuk sebuah ketidakpastian," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

Langkah Strategis Penasihat Presiden

Pelaporan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah, melalui satuan tugas khusus yang dibentuk Presiden, serius membenahi karut-marut hubungan industrial. Said Iqbal enggan menyebut langkah ini sebagai ultimatum, melainkan sebuah proses musyawarah tripartit yang dipercepat. Ia telah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk data pekerja, kronologi sengketa, serta analisis hukum kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk segera ditindaklanjuti melalui forum bipartit dan tripartit.

"Kami tidak ingin saling menyalahkan. Kami hanya ingin kepastian hukum dan keadilan ditegakkan. Pekerja ini adalah aset nasional yang telah memeras keringat untuk devisa negara," tambah Said Iqbal.

Akar Masalah dan Dinamika Ketenagakerjaan Tambang

Akar masalah ini berkelindan dengan praktik lama rantai pasok kontraktor di PTFI. Para pekerja tersebar di berbagai perusahaan penyedia jasa yang bekerja untuk PTFI. Meski Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya telah meregulasi batasan waktu kontrak serta mengamanatkan pengangkatan pekerja menjadi tetap, implementasi di lapangan kerap terbentur interpretasi bisnis dan efisiensi biaya operasional tambang.

Berikut adalah gambaran perbandingan kondisi yang dihadapi para pekerja:

Said Iqbal menegaskan, Presiden Prabowo memerintahkan agar tidak ada lagi ketidakadilan terhadap buruh. "Pesan Bapak Presiden jelas, kita harus menghapus perbudakan modern di republik ini. Pekerja adalah mitra pembangunan, bukan alat produksi yang bisa dibuang," tegas Iqbal.

Menaker dijadwalkan segera memanggil manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Masa depan 2.374 pekerja Freeport kini berada di ujung tanduk diplomasi tripartit yang sarat tekanan.