Rencana Kemenkeu Bantu Pemda yang Ngos-ngosan Bayar Gaji PPPK

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan finansial dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan sejumlah daerah yang anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) mulai tertekan akibat meningkatnya beban belanja pegawai pasca rekrutmen besar-besaran PPPK.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menegaskan bahwa skema bantuan ini akan disalurkan melalui optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), tanpa mengubah prinsip dasar bahwa belanja aparatur sipil negara (ASN) di daerah merupakan kewajiban APBD.

Dukungan Transfer ke Daerah

Dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Badan Anggaran DPR yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026), Askolani menjelaskan secara rinci mekanisme dukungan fiskal tersebut. Pihaknya menekankan bahwa Kemenkeu tidak akan mengambil alih langsung pembayaran gaji PPPK dari kas daerah, melainkan akan memberikan ruang fiskal tambahan melalui peningkatan alokasi TKD agar Pemda lebih leluasa memenuhi kewajibannya.

"Kita akan konsisten dengan sistem bahwa kita tahu ASN daerah itu tanggung jawabnya APBD, itu sistem kita yang kita jalani selama ini sehingga support-nya kita adalah dorongan TKD lebih untuk mengisi itu," ujar Askolani dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (23/6/2026).

Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa pemerintah pusat akan menanggung penuh gaji PPPK daerah. Dengan mekanisme ini, Pemda tetap bertindak sebagai pemberi kerja utama, sementara pusat berperan sebagai fasilitator yang memastikan agar layanan publik tidak terganggu akibat krisis likuiditas di tingkat lokal.

Tantangan Anggaran Daerah

Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai di APBD telah melampaui batas wajar yang diatur dalam undang-undang. Penambahan formasi PPPK, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, memang ditujukan untuk menuntaskan masalah tenaga honorer, namun di sisi lain menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah. Beberapa kepala daerah mengeluhkan bahwa porsi dana transfer umum yang diterima tidak cukup untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja operasional yang terus membengkak.

Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) akan terus melakukan asesmen terhadap kapasitas fiskal masing-masing daerah. Bantuan melalui TKD ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek bagi daerah yang "ngos-ngosan", tetapi juga mendorong Pemda untuk lebih efisien dalam menata struktur belanja pegawainya ke depan.