RAPBN 2027 Selangkah Lagi: Paripurna DPR Resmi Sepakati Hasil Pembahasan Pendahuluan

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN beserta Nota Keuangan yang akan datang.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dokumen hasil pembahasan ini akan menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam merancang postur APBN 2027 secara lebih detail.

Pernyataan Resmi Pimpinan DPR

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani, ia menyampaikan urgensi dari keputusan tersebut. "Laporan atas hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 dan RKP 2027 tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN 2027," ujar Puan Maharani di hadapan anggota dewan yang hadir.

Laporan hasil pembahasan ini merupakan hasil sinergi antara DPR, pemerintah, dan otoritas moneter untuk memastikan rencana keuangan negara berjalan selaras dengan target pembangunan.

Laporan detail dari hasil pembahasan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto. Ia memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

Adapun pembahasan substansial yang melandasi keputusan paripurna ini sebelumnya telah dilakukan secara intensif. Banggar DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Kehadiran para pemangku kebijakan fiskal, pembangunan, dan moneter ini menunjukkan komitmen tinggi dalam menyelaraskan instrumen keuangan negara.

Dengan disetujuinya hasil pembahasan pendahuluan ini, pemerintah dijadwalkan akan segera merampungkan penyusunan RUU APBN 2027. Langkah ini merupakan bagian dari siklus tahunan penganggaran negara yang memerlukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum akhirnya diundangkan dan dilaksanakan pada awal tahun depan. Meski belum merinci angka-angka final, kesepakatan ini memastikan bahwa arah kebijakan fiskal dan prioritas kerja pemerintah untuk tahun 2027 telah mendapatkan legitimasi politik dari parlemen.