Presiden Prabowo Panggil Direksi PLN, Bahlil Beberkan Persoalan Suplai Batu Bara di Balik Pemadaman Bergilir

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Direktur Utama PT PLN (Persero) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa akhir-akhir ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, terungkap bahwa akar persoalan bukan terletak pada volume kontrak, melainkan pada spesifikasi kualitas batu bara yang tidak sesuai kebutuhan pembangkit.

Bahlil menegaskan, pemerintah bersama PLN terus melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik nasional. Ia membeberkan data yang menunjukkan adanya paradoks antara jumlah batu bara yang tersedia secara kontrak dengan realita di lapangan. Secara total, konsumsi batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan pemasok sudah menyentuh angka 180 hingga 190 juta ton, dengan volume yang telah terikat kontrak sebesar 134 juta ton.

"Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,"

ungkap Bahlil kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/6/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa secara hitungan kuantitas, pasokan batu bara untuk setengah tahun pertama seharusnya tidak mengalami kendala. Namun, PLN justru mengeluhkan minimnya pasokan batu bara dengan nilai kalori menengah yang dibutuhkan untuk proses pencampuran (blending) di pembangkit-pembangkit listrik. Tanpa ketersediaan batu bara kalori menengah dengan spesifikasi yang tepat, operasional pembangkit menjadi tidak optimal dan berpotensi memicu penurunan beban yang berujung pada pemadaman bergilir.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas. Kepala Negara meminta agar persoalan teknis semacam ini tidak berlarut-larut dan segera dicarikan solusi permanen. PLN didorong untuk memperkuat rantai pasok dan memastikan fleksibilitas penerimaan batu bara agar tidak lagi menggantungkan stabilitas listrik nasional pada satu spesifikasi tertentu yang rawan terganggu dinamika pasar atau produksi tambang.

Hasil rapat tersebut juga menyoroti perlunya pengetatan pengawasan terhadap realisasi kontrak agar perusahaan pemasok tidak hanya memenuhi volume, tetapi juga kualitas yang tertera dalam perjanjian. Pemerintah berkomitmen untuk tidak memberi ruang bagi spekulan yang mengabaikan kebutuhan riil pembangkit listrik nasional. Diperkirakan, sejumlah kebijakan baru akan diumumkan dalam waktu dekat guna mencegah terulangnya pemadaman bergilir, termasuk kemungkinan penyesuaian formula harga dan sanksi bagi pemasok yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat segera menikmati kembali pasokan listrik yang stabil, seiring dengan instruksi langsung Presiden untuk menyelesaikan persoalan blending batu bara ini dalam hitungan hari, bukan minggu. Perkembangan lebih lanjut dari upaya penanganan ini akan terus dipantau dan dilaporkan oleh Beritainti.com.