Pramono Anung Dorong Warga Beralih ke Angkutan Umum, Konektivitas Ibu Kota Tembus 93%

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mendorong lebih banyak warga menggunakan transportasi publik. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan yang sudah menjadi persoalan akut di ibu kota. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri Pengukuhan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (3/7/2026).

Kemacetan, Problem Klasik yang Butuh Solusi Kolektif

Pramono menyebut kemacetan sebagai masalah klasik Jakarta yang dipicu oleh banyak faktor. Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya mengandalkan pelebaran jalan atau pembangunan flyover, melainkan harus menyentuh perubahan perilaku warga dalam memilih moda transportasi. “Salah satu problem utama Jakarta, problem klasiknya adalah karena kemacetan. Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak faktor,” ujar Pramono dalam sambutannya.

“Salah satu problem utama Jakarta, problem klasiknya adalah karena kemacetan. Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak faktor,” ujar Pramono.

Menurut data yang dihimpun media kami, tingkat konektivitas transportasi di DKI Jakarta saat ini telah mencapai 93 persen. Angka ini mencerminkan sejauh mana jaringan angkutan umum—meliputi bus, kereta rel listrik (KRL), MRT, LRT, hingga angkutan pengumpan—saling terhubung dan menjangkau permukiman warga. Meskipun tergolong tinggi, Pramono menilai angka tersebut masih bisa ditingkatkan agar semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke moda publik.

Target Konektivitas 100 Persen dan Peran Dewan Transportasi

Pramono mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan konektivitas penuh (100 persen) dalam beberapa tahun ke depan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Dewan Transportasi Kota yang baru dikukuhkan akan menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan, memberikan rekomendasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi. Dewan ini diisi oleh para ahli, akademisi, dan perwakilan elemen masyarakat yang diharapkan dapat mempercepat integrasi moda dan peningkatan kualitas layanan.

Lebih lanjut, Pramono menekankan pentingnya aspek keterjangkauan dan kenyamanan. “Bukan cuma soal jumlah rute, tapi juga soal tarif yang terjangkau, frekuensi yang teratur, serta keamanan di dalam angkutan. Kalau itu semua terpenuhi, saya yakin warga akan sukarela meninggalkan mobil atau motornya di rumah,” imbuhnya di hadapan para pengurus dewan yang baru dilantik.

Sejalan dengan itu, Pemprov DKI juga tengah memperluas jalur pedestrian dan fasilitas bike sharing untuk mendukung mobilitas dari titik transit ke tujuan akhir. Integrasi antarmoda menjadi fokus utama, termasuk penyediaan park and ride di stasiun-stasiun pinggiran kota serta peningkatan kualitas trotoar menuju halte.

“Bukan cuma soal jumlah rute, tapi juga soal tarif yang terjangkau, frekuensi yang teratur, serta keamanan di dalam angkutan. Kalau itu semua terpenuhi, saya yakin warga akan sukarela meninggalkan mobil atau motornya di rumah,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Beritainti.com, pengukuhan dewan ini merupakan bagian dari percepatan implementasi Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta 2025–2030. Salah satu poin krusial dalam dokumen itu adalah menurunkan pangsa pengguna kendaraan pribadi dari saat ini 57 persen menjadi di bawah 40 persen pada 2030. Untuk mencapai target ambisius tersebut, kolaborasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat mutlak diperlukan.

Pramono pun menutup arahannya dengan optimisme. Ia percaya bahwa dengan konektivitas yang terus membaik dan dorongan dari berbagai pihak, budaya menggunakan angkutan umum akan makin mengakar di Jakarta. “Jakarta tidak boleh terus-menerus menjadi kota yang tenggelam dalam kemacetan. Kita punya semua alatnya, tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan cerdas,” pungkasnya.