Prabowo-Modi Dukung Two-State Solution dan Dialog Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan komitmen bersama untuk mendorong penyelesaian damai konflik Timur Tengah melalui jalur dialog, diplomasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2026, kedua pemimpin secara spesifik menyuarakan dukungan terhadap mekanisme Two-State Solution sebagai satu-satunya kerangka yang kredibel bagi perdamaian berkelanjutan di Palestina.

Penegasan ini muncul di tengah dinamika geopolitik yang masih memanas di kawasan Timur Tengah, di mana ketegangan berkepanjangan terus menekan rantai pasok energi global dan mengganggu stabilitas kawasan yang berbatasan langsung dengan jalur maritim vital Selat Malaka. “Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah,” ujar Prabowo dalam pernyataan pers bersama.

Sikap India yang tegas mendukung Two-State Solution—pertama kali diutarakan Modi dalam forum ini—memperkuat konsensus negara-negara Global South bahwa solusi terhadap isu Palestina tidak boleh menyimpang dari kerangka multilateral. Kedua pemimpin juga sepakat untuk terus menyuarakan kepentingan negara berkembang, termasuk dalam menjaga tatanan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis hukum internasional dengan sentralitas ASEAN tetap dikedepankan.

Stabilitas Timur Tengah dan Dampak Ekonomi Bilateral

Dari lensa ekonomi, stabilitas Timur Tengah memiliki korelasi langsung terhadap stabilitas fiskal dan harga komoditas di Indonesia dan India—dua negara pengimpor energi berskala besar yang tengah berada di lintasan pertumbuhan tinggi. Setiap lonjakan ketidakpastian di Teluk atau Laut Merah akan langsung terkonversi menjadi fluktuasi harga minyak mentah dan biaya logistik yang, pada akhirnya, membebani subsidi energi domestik dan inflasi inti. Data Kementerian Perdagangan mencatat, nilai perdagangan bilateral Indonesia-India pada 2025 mencapai hampir USD 32 miliar, menjadikan India sebagai mitra dagang kelima terbesar Indonesia. Arus keluar-masuk kargo, termasuk batu bara, minyak sawit, dan produk farmasi, sangat rentan terhadap disrupsi geopolitik di perairan sekitar Semenanjung Arab.

“Semakin sering terjadi eskalasi di Timur Tengah, biaya hedging energi dan asuransi pengapalan akan naik, memangkas margin sektor manufaktur kedua negara yang sedang melakukan industrialisasi substitusi impor,” ujar ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia. Kekhawatiran serupa juga berlaku bagi peran India sebagai mitra strategis rantai pasok global; New Delhi sedang agresif menarik relokasi industri dari Tiongkok, dan kondisi geopolitik yang labil dapat memperlambat aliran investasi langsung asing yang diharapkan.

Dengan kedua negara yang secara konsisten menempatkan diri sebagai motor ekonomi Global South, aliansi pragmatis ini berpotensi menciptakan “zona penyangga” ekonomi yang lebih tahan guncangan. Ketika suara negara berkembang semakin terkoordinasi, posisi tawar dalam negosiasi perdagangan multilateral—mulai dari WTO hingga skema mekanisme karbon—akan semakin kuat, sebuah kalkulasi yang tidak hanya bernuansa politik, tetapi juga investasi.

Pertemuan Prabowo-Modi sekaligus mengukuhkan panggung bagi babak baru hubungan bilateral: era keemasan yang, sebagaimana ditegaskan Modi, berakar dari ikatan sejarah dan budaya yang panjang. Implikasi ekonomi dari stabilitas Timur Tengah yang diupayakan melalui jalur diplomasi ini bisa menjadi katalis pertumbuhan perdagangan bilateral menuju target USD 50 miliar yang telah lama dicanangkan.