Prabowo Dorong Tambahan Anggaran untuk 70.000 Polisi Hutan

Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambah alokasi anggaran guna merealisasikan target pembentukan 70.000 polisi hutan. Permintaan itu disampaikan dalam sebuah forum terbatas di Jakarta, menandai langkah serius pemerintah memperkuat pengamanan kawasan hutan yang selama ini kerap menjadi celah hukum dan ekonomi.

Permintaan tersebut bukan sekadar instruksi administratif. Ia menyiratkan pergeseran paradigma: hutan tidak lagi dipandang semata sebagai objek konservasi pasif, melainkan sebagai aset strategis yang membutuhkan penjaga bersenjata dan terlatih. Selama puluhan tahun, lemahnya pengawasan hutan menjadi akar deforestasi, illegal logging, hingga konflik agraria yang tak terselesaikan.

Mengapa 70.000 Polisi Hutan Mendesak?

Indonesia memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 120 juta hektare, namun jumlah personel pengamanan hutan yang tersedia saat ini jauh dari memadai. Rasio antara luas hutan dan jumlah penjaga berada di titik yang mengkhawatirkan. Dengan tambahan 70.000 personel, pemerintah berharap mampu menutup celah pengawasan di wilayah-wilayah rawan, terutama di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Beberapa persoalan mendasar yang mendorong percepatan pembentukan polisi hutan antara lain:

• Illegal logging dan tambang ilegal yang terus beroperasi di kawasan lindung.
• Kebakaran hutan tahunan yang sulit dipadamkan karena keterbatasan personel lapangan.
• Konflik tenurial antara masyarakat adat, korporasi, dan negara yang membutuhkan mediasi bersenjata resmi.
• Perdagangan satwa dilindungi yang masih marak di titik-titik perbatasan.

Respons Kementerian Keuangan

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum merilis angka final penambahan anggaran yang disetujui. Namun sejumlah sumber internal menyebut kebutuhan fiskal untuk pelatihan, perlengkapan, dan operasional awal polisi hutan diperkirakan menembus angka triliunan rupiah. Pertanyaannya bukan hanya soal kemampuan APBN, melainkan soal prioritas politik.

"Beliau (Prabowo) menekankan bahwa pengamanan sumber daya alam adalah bagian dari kedaulatan negara. Anggaran harus mengikuti visi itu," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Sejumlah ekonom lingkungan menilai permintaan ini masuk akal secara jangka panjang. Kerugian negara akibat pembalakan liar dan kebakaran hutan setiap tahun ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah. Investasi pada personel pengamanan berpotensi menekan kerugian tersebut secara signifikan.

Analisis: Ujian Komitmen Pemerintah

Di sisi lain, penambahan 70.000 personel menghadirkan tantangan tersendiri. Diperlukan skema rekrutmen yang transparan, pelatihan yang memadai, serta mekanisme pengawasan agar korps baru ini tidak menjadi instrumen represi terhadap masyarakat lokal. Tanpa tata kelola yang kuat, penambahan personel justru berisiko menciptakan masalah baru.

Inisiatif Prabowo ini layak dibaca sebagai uji komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan sekaligus penguatan kedaulatan sumber daya alam. Bila direalisasikan dengan tata kelola yang bersih, langkah ini bisa menjadi warisan kebijakan yang langka: keberanian menempatkan hutan sebagai prioritas anggaran negara, bukan sekadar retorika di atas panggung politik.