Prabowo Bicara Demo Dibayar, Dudung Yakini Informasi Itu Benar

Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi bersumber dari informasi yang terpercaya. Dudung mengaku yakin, apa yang disampaikan oleh kepala negara bukanlah isu tanpa dasar, melainkan berdasarkan laporan yang valid. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/6/2026).

"Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat ya. Dan tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden," ujar Dudung kepada awak media. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi polemik yang berkembang di ruang publik pasca Presiden Prabowo menyebut bahwa aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini tidak sepenuhnya murni digerakkan oleh aspirasi masyarakat, melainkan terdapat indikasi kuat adanya dukungan finansial dari pihak tertentu untuk memobilisasi massa.

Lebih lanjut, Dudung menambahkan bahwa jika informasi yang dimiliki Presiden terbukti benar, maka langkah selanjutnya adalah memastikan penanganan kasus tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. "Ya, tanggapan saya ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya ya. Kalau memang terbukti, kita harus tindak sesuai aturan," imbuhnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab.

Sinyal Pemerintah Ambil Tindakan

Pernyataan tegas dari lingkaran Istana ini menandakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap isu demonstrasi berbayar yang dianggap mencederai demokrasi. Dudung tidak merinci lebih jauh mengenai siapa aktor di balik pendanaan aksi tersebut, namun ia mengisyaratkan agar seluruh elemen masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses investigasi kepada aparat penegak hukum. "Biarkan mekanisme yang berjalan," tuturnya singkat.

Menurut pantauan Beritainti.com, isu demonstrasi dibayar mencuat setelah beberapa aksi unjuk rasa dalam sebulan terakhir diwarnai kehadiran massa dalam jumlah besar dengan tuntutan yang beragam. Presiden Prabowo dalam sebuah kesempatan sebelumnya menyebut telah mengantongi bukti awal mengenai adanya aliran dana untuk merekrut peserta aksi. Dudung, sebagai salah satu pembantu terdekat presiden, dinilai memberikan konfirmasi awal bahwa informasi tersebut bukanlah klaim kosong.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak tertentu yang secara terbuka merespons tudingan tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai pengakuan dari KSP ini bisa menjadi awal dari proses penelusuran yang lebih serius terhadap aktor-aktor yang sengaja menciptakan instabilitas politik. Pemerintah melalui KSP pun berjanji akan tetap menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, dengan catatan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan sesuai undang-undang, tanpa adanya manipulasi maupun pendanaan terselubung.