Polda Sulsel Bongkar 10 Kasus Penyelundupan Ribuan Liter BBM Subsidi

Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi Selatan akhirnya menemukan titik terang. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil membongkar 10 kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan penyelundupan ribuan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pengungkapan ini mengonfirmasi adanya praktik perburuan rente ilegal yang memicu kelangkaan artifisial di tingkat konsumen riil.

Modus Operandi Tangki Modifikasi dan Barcode Ganda

Penyelidikan mendalam aparat kepolisian memperlihatkan bahwa sindikat penimbun BBM subsidi beroperasi secara terstruktur. Para pelaku memanfaatkan celah distribusi melalui berbagai metode teknis untuk mengelabui petugas operator SPBU maupun sistem verifikasi digital MyPertamina.

Berikut adalah beberapa modus utama yang diidentifikasi oleh pihak kepolisian:

• Modifikasi Tangki Kendaraan: Penggunaan truk atau minibus yang tangki standarnya telah diubah menjadi kapasitas ribuan liter untuk mengisi BBM bersubsidi (khususnya Solar dan Pertalite) secara berulang.
• Penyalahgunaan QR Code: Memakai puluhan barcode MyPertamina bodong atau milik kendaraan lain yang dipalsukan guna memborong BBM subsidi melebihi kuota harian.
• Pengalihan Alokasi ke Sektor Industri: BBM bersubsidi yang berhasil ditimbun kemudian dijual kembali ke pihak industri, tambang ilegal, atau proyek perkebunan komersial dengan margin keuntungan berlipat ganda.

"Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan distribusi energi bersubsidi. Penimbunan ini menjadi penyebab utama kepanikan masyarakat dan antrean panjang yang merugikan sektor produktif masyarakat bawah," tegas perwakilan pejabat Polda Sulsel saat gelar perkara.

Dampak Distorsi Ekonomi dan Kelangkaan Pasokan

Disparitas harga yang signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi tetap menjadi insentif utama maraknya pasar gelap bahan bakar. Ketika harga Solar subsidi dipatok jauh di bawah harga keekonomian industri, godaan untuk melakukan arbitrase ilegal meningkat drastis.

Praktik manipulatif ini memicu dampak domino yang merugikan publik secara luas:

• Kelangkaan mendadak yang memukul nelayan tangkap dan petani yang membutuhkan solar untuk mesin panen serta pompa irigasi.
• Macetnya distribusi logistik barang pokok akibat armada truk angkutan umum terjebak dalam antrean SPBU berjam-jam.
• Beban anggaran subsidi negara yang membengkak tanpa sasaran yang akurat.

Polda Sulsel memastikan para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar. Pengawasan digital terintegrasi antara Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum menjadi instrumen krusial agar subsidi energi tepat sasaran.