PKS Soroti Akar Masalah Korupsi Usai OTT Beruntun Bupati Kuansing dan Langkat, Sebut Politik Biaya Tinggi sebagai 'Vampir'

Jakarta – Dua peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah secara berturut-turut menjadi sorotan tajam dari kalangan legislator. Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai fenomena ini bukan sekadar penindakan atas pelanggaran hukum, melainkan sebuah musibah yang menandakan gagalnya pencegahan terhadap akar masalah korupsi.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan penangkapan terhadap Bupati Langkat dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) dalam waktu yang hampir bersamaan. Mardani menyatakan keprihatinannya karena aksi tangkap tangan yang dilakukan secara back-to-back ini menunjukkan bahwa praktik suap-menyuap di tubuh pemerintahan daerah masih berjalan secara sistemik.

Akar Masalah: Keserakahan dan Biaya Politik Tinggi

Mardani menggunakan metafora 'vampir' untuk menggambarkan praktik korupsi yang terus menghisap anggaran daerah dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, selama ini upaya pemberantasan korupsi terlalu fokus pada penindakan di hilir, namun abai terhadap faktor-faktor pendorong di hulu.

"Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic, harus dibenahi dengan seksama," ujar Mardani dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (5/7/2026).

Politikus PKS itu menekankan bahwa sistem politik yang berlaku saat ini kerap memaksa para calon kepala daerah untuk merogoh kocek dalam-dalam. Biaya politik yang tinggi ini, lanjut Mardani, menjadi 'vampir' sesungguhnya yang mendorong para pejabat untuk mencari jalan pintas mengembalikan modal politik melalui praktik korupsi, gratifikasi, dan suap setelah mereka berhasil menduduki jabatan.

Membedah Wajah Korupsi Pasca-Otonomi

Data yang dihimpun media kami menunjukkan bahwa tren OTT terhadap kepala daerah semakin mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, puluhan gubernur, bupati, dan wali kota telah diciduk oleh KPK. Kasus Bupati Langkat dan Bupati Kuansing hanyalah puncak gunung es dari praktik transaksional yang telah mendarah daging dalam birokrasi dan kontestasi politik lokal.

Mardani menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah harus duduk bersama untuk merumuskan formula politik yang lebih murah dan bersih. Regulasi terkait dana kampanye, misalnya, harus dievaluasi agar tidak membuka celah bagi para kandidat untuk berutang budi kepada para pemodal yang berkepentingan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah harus diperketat untuk memutus mata rantai 'setoran' yang menjadi penyebab utama OTT berulang ini.

Sorotan ini muncul di tengah desakan publik agar KPK tak hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran, tetapi negara harus hadir memadamkan bara api 'vampir' biaya politik yang memicu korupsi massal di daerah-daerah. Mardani berharap, musibah OTT ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola partai dan pemilihan kepala daerah.