Penasihat Presiden Minta Danantara Turun Tangan soal PHK 2.500 Buruh PT Pakerin

Jakarta - Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melayangkan permintaan resmi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia meminta Danantara turun tangan dengan mendorong bank-badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengucurkan pinjaman modal kerja kepada PT Pakerin, pabrik bubur kertas yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Desakan ini mencuat setelah perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.500 buruh akibat krisis modal yang akut.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, pabrik bubur kertas itu tengah menghadapi kelangkaan modal kerja yang parah. Miliran rupiah dana milik perusahaan terjebak di sebuah bank yang telah dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, operasional pabrik terhenti dan ribuan pekerja terpaksa kehilangan mata pencaharian. Said Iqbal menegaskan, tanpa adanya suntikan modal kerja yang memadai, keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang tersisa akan semakin terancam.

Pertemuan dengan LPS dan Alokasi Dana Pesangon

Dalam pertemuan terpisah antara Said Iqbal dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terungkap bahwa PT Pakerin masih memiliki kesempatan untuk mencairkan dana sebesar Rp 159 miliar yang selama ini tersimpan di bank yang sudah tidak beroperasi. Kabar ini sedikit memberi angin segar, namun Said Iqbal mengonfirmasi bahwa seluruh dana tersebut akan dialokasikan sepenuhnya untuk membayar pesangon 2.500 buruh yang telah dirumahkan. “Segala dana yang dapat dicairkan dari LPS itu seluruhnya untuk buruh, untuk pesangon mereka. Tidak ada yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali mesin pabrik,” ujar Said Iqbal dalam keterangan yang dikutip Beritainti.com.

“Segala dana yang dapat dicairkan dari LPS itu seluruhnya untuk buruh, untuk pesangon mereka. Tidak ada yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali mesin pabrik.”

Kondisi ini memperjelas bahwa persoalan utama PT Pakerin adalah tidak adanya modal kerja segar untuk melanjutkan produksi. Oleh karena itu, Said Iqbal menaruh harapan besar pada BPI Danantara, yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk mengoordinasikan dukungan dari bank-bank pelat merah. Ia meyakini, bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, atau BTN dapat memberikan kredit modal kerja dengan syarat yang difasilitasi oleh kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional.

Peran Danantara dan Nasib Pekerja

Langkah meminta Danantara turun tangan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menanggulangi gelombang PHK massal dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Said Iqbal menambahkan, dengan adanya kucuran modal kerja, PT Pakerin berpotensi kembali beroperasi dan menyerap kembali tenaga kerja yang tersisa, sekaligus mencegah dampak sosial yang lebih luas di kawasan Mojokerto. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Danantara maupun bank BUMN terkait permohonan ini. Publik dan para pekerja yang terdampak kini menanti respons cepat dari para pemangku kepentingan agar polemik PHK massal ini segera menemui titik terang.