Pemkab Bogor Kembali Gulirkan Rencana Kereta Gantung Puncak, Murni Pakai Dana Swasta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali membuka peluang realisasi moda transportasi alternatif di kawasan Jalur Wisata Puncak. Rencana pembangunan kereta gantung yang sempat menghilang dari pemberitaan kini dihidupkan kembali dengan skema pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari investasi swasta, tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepeser pun. Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa jalur yang direncanakan akan menghubungkan kawasan komersial Summarecon dengan Rest Area Gunung Mas, dua titik vital yang selama ini menjadi denyut nadi kemacetan legendaris di kawasan Puncak. Proyek ambisius ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap melumpuhkan arus wisatawan, terutama pada musim libur panjang dan akhir pekan.

Skema Investasi dan Konsep Transportasi

Saat ini, pemkab masih berada dalam fase awal yang krusial, yakni pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study). Kajian mendalam ini diperlukan untuk memastikan bahwa konstruksi kereta gantung tidak hanya aman secara geografis, tetapi juga ekonomis dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Sejalan dengan proses teknis tersebut, pemerintah daerah aktif membangun komunikasi dengan sejumlah calon investor yang dinilai memiliki kapasitas finansial dan pengalaman mumpuni dalam mengelola infrastruktur serupa. Rudy Susmanto menekankan bahwa opsi transportasi massal di Puncak tidak terpaku pada satu moda saja. Selain kereta gantung, terdapat konsep lain seperti pengembangan KRL atau moda transit berbasis rel yang turut dibahas. Namun demikian, ia menyadari bahwa realisasi gagasan besar ini membutuhkan komitmen pendanaan yang signifikan.

"Ada konsep kereta gantung, lalu ada konsep KRL, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bicara objektif bahwa itu butuh pembiayaan yang cukup besar," kata Rudy dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Mengurai Kemacetan Legendaris Puncak

Dengan menepikan beban APBD, Pemkab Bogor mengadopsi pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau investasi langsung yang memberikan keleluasaan bagi swasta dalam pengelolaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek tanpa membebani fiskal daerah yang saat ini difokuskan pada program pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara teknis, jalur dari Summarecon menuju Rest Area Gunung Mas dipilih karena mewakili koridor strategis yang menghubungkan pusat komersial dengan titik istirahat utama. Kehadiran kereta gantung nantinya tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga diharapkan menjadi daya tarik wisata baru yang menawarkan panorama alam pegunungan dari ketinggian. Rencana ini sebenarnya telah menjadi wacana sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhenti karena kompleksitas pembebasan lahan dan negosiasi skema bisnis. Kini, dengan adanya dorongan baru dari Bupati Rudy, publik berharap proyek ini tidak kembali menjadi sekadar wacana. Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari regulasi tata ruang kawasan hulu yang ketat hingga potensi penolakan dari kelompok lingkungan yang khawatir terhadap dampak pembangunan tiang-tiang penyangga di area resapan air. Pemkab Bogor berjanji akan membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya setelah studi kelayakan rampung, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Bogor serta para wisatawan yang berkunjung ke Puncak.