Pemerintah Pastikan Uang Saku Magang Nasional Rp150.000 Ditanggung APBN, Kuota Naik Jadi 150 Ribu Peserta

Jakarta – Pemerintah memastikan akan kembali menggelar program magang nasional pada Juli 2026 dengan sejumlah peningkatan signifikan. Salah satu kabar baik bagi para pencari kerja muda adalah kepastian bahwa uang saku sebesar Rp150.000 per bulan akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini menepis wacana sebelumnya yang mengusulkan skema pembiayaan bersama (sharing) antara pemerintah dan perusahaan swasta.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengonfirmasi keputusan final tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sempat muncul diskusi mengenai pembagian beban uang saku dengan pihak pengusaha, pemerintah akhirnya memilih untuk mempertahankan kebijakan yang telah berjalan sukses pada angkatan pertama.

Kuota Ditingkatkan Demi Serap Lulusan Baru

Selain penjaminan penuh uang saku, peningkatan besar juga terjadi pada kuota peserta. Jika tahun sebelumnya program ini hanya mampu menampung 100.000 peserta, kini pemerintah menaikkan kuota menjadi 150.000 peserta. Perluasan kuota ini secara khusus dibuka bagi lulusan baru dari jenjang diploma dan sarjana, sebagai upaya strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka di kalangan tenaga kerja terdidik.

"Kemudian ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tapi akhirnya kami memutuskan sama seperti angkatan pertama. Jadi, 100 persen ditanggung oleh pemerintah," tegas Yassierli dalam keterangannya.

Menurut catatan media kami, program magang nasional merupakan salah satu inisiatif unggulan kementerian untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi akademis dan kebutuhan industri. Dengan menanggung seluruh biaya operasional peserta, pemerintah berharap semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan pengalaman kerja pertama tanpa terbebani kendala finansial.

Skema Penuh Tetap Dipertahankan Pemerintah

Keputusan untuk tidak melibatkan pembagian biaya dari pengusaha ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melindungi daya beli serta motivasi peserta magang. Melalui skema penuh APBN ini, peserta hanya perlu fokus pada pengembangan keterampilan dan penyerapan ilmu di tempat kerja tanpa perlu mengkhawatirkan biaya hidup harian. Meski begitu, pemerintah berharap partisipasi perusahaan swasta sebagai lokasi magang tetap menjadi wadah penyaluran tenaga kerja potensial yang saling menguntungkan.

Dengan dibukanya pendaftaran pada Juli mendatang, laporan dari Kemnaker menyebutkan bahwa persyaratan dan mekanisme seleksi akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Masyarakat diimbau untuk terus memantau kanal informasi resmi pemerintah guna mendapatkan panduan pendaftaran yang valid, menghindari potensi penipuan yang kerap mengatasnamakan program magang nasional.