Pemerintah Belum Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi Resmi

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai tonggak sejarah baru dalam tata kelola privasi digital di Indonesia. Namun, di balik seremonial legislasi tersebut, terdapat celah krusial yang hingga kini belum terselesaikan: belum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi secara resmi. Ketidakhadiran lembaga otoritas independen ini menciptakan paradoks hukum yang membingungkan publik sekaligus pelaku industri digital di tanah air.

Di tengah tingginya penetrasi internet dan meluasnya penggunaan perangkat digital oleh berbagai lapisan masyarakat—termasuk anak-anak dan remaja—jaminan keamanan data menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa kehadiran badan pengawas yang beroperasi penuh, aturan-aturan ketat yang termuat dalam UU PDP berisiko hanya menjadi regulasi di atas kertas yang kehilangan taji penegakannya.

Kekosongan Pengawas di Tengah Maraknya Kebocoran Data

Selama masa transisi, fungsi pengawasan data pribadi masih bertumpu pada kementerian terkait. Padahal, UU PDP secara eksplisit mengamanatkan hadirnya lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjamin netralitas dan efektivitas pengawasan. Implikasi dari keterlambatan ini sangat signifikan, terutama ketika terjadi insiden kebocoran data yang melibatkan instansi publik maupun privat.

Pakar hukum siber menggarisbawahi bahwa independensi lembaga pengawas merupakan kunci utama dalam menegakkan keadilan privasi. "Ketiadaan badan pengawas independen membuat penegakan hukum UU PDP tumpul dan rawan benturan kepentingan, terutama jika insiden kebocoran data justru terjadi di tubuh lembaga pemerintah sendiri," ungkap analis hukum digital dalam sebuah diskusi kebijakan publik.

Ketidakpastian Hukum bagi Industri dan Masyarakat

Belum hadirnya Badan Pelindungan Data Pribadi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga memicu ketidakpastian di sektor bisnis. Pelaku usaha di sektor teknologi, keuangan, hingga ritel membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan dan standar kepatuhan yang jelas. Regulasi ini mencantumkan sanksi finansial yang tidak main-main, yakni denda administratif hingga 2 persen dari total pendapatan tahunan bagi penyelenggara sistem elektronik yang terbukti melanggar.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi mengalami kesulitan dalam menyampaikan aduan. Tanpa adanya otoritas penegak hukum spesialis, saluran pelaporan menjadi birokratis dan lambat. Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.

Urgensi Perlindungan Kelompok Rentan

Isu kepatuhan perlindungan data semakin mengkhawatirkan mengingat tingginya aktivitas anak di bawah umur yang mengoperasikan ponsel pintar tanpa pengawasan privasi yang memadai. Data pribadi anak-anak sangat rentan dipanen oleh platform digital untuk kepentingan komersial maupun kompilasi profil perilaku tanpa persetujuan yang sah dari orang tua.

"Tanpa otoritas pengawas yang independen, hak-hak privasi digital masyarakat—terutama kelompok rentan seperti anak-anak—akan terus berada dalam posisi yang sangat rentan tereksploitasi oleh platform digital global," tegas peneliti keamanan siber tersebut.

Pemerintah mendesak agar Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan dan tata kerja Lembaga Pelindungan Data Pribadi segera dirampungkan. Keberadaan badan ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan dan kedaulatan data dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang pesat.