Pedagang Malioboro Minta Jaminan Parkir Sebelum Kawasan Full Pedestrian 24 Jam, Khawatir Wisatawan Kabur

Yogyakarta – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk memberlakukan Malioboro sebagai kawasan penuh pejalan kaki atau full pedestrian selama 24 jam mulai November 2026 menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Para pedagang meminta agar pemerintah memastikan seluruh infrastruktur pendukung, terutama fasilitas parkir, benar-benar matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi turunnya jumlah kunjungan wisatawan jika akses menuju kawasan ikonik Yogyakarta itu tidak lagi mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi. Menurut laporan yang dihimpun Beritainti.com dari sejumlah pedagang, mayoritas pelanggan mereka selama ini datang menggunakan mobil atau sepeda motor, dan ketiadaan pilihan parkir yang memadai dikhawatirkan akan mengalihkan tujuan wisatawan ke tempat lain yang lebih ramah bagi pengendara.

Infrastruktur Parkir Belum Mendukung

Perwakilan pedagang dari Teras Malioboro, Slamet Santoso, secara terbuka mengutarakan bahwa persoalan transportasi dan parkir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi bahwa selama ini ketersediaan lahan parkir di sekitar Malioboro sering kali tidak mampu menampung volume kendaraan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Kebijakan penutupan total kendaraan selama 24 jam justru berpotensi memperparah masalah jika tidak diimbangi dengan penambahan atau optimalisasi sentra parkir di area penyangga. Slamet menjelaskan bahwa tanpa adanya titik parkir yang terhubung secara nyaman dengan transportasi lanjutan menuju Malioboro, wisatawan bisa saja memilih berkunjung ke destinasi alternatif yang lebih mudah diakses. "Masalah transportasi yang saya sampaikan masih belum bisa memenuhi atau infrastruktur terkait dengan masalah parkiran," ujar Slamet saat dihubungi, Senin (6/7/2026).

"Masalah transportasi yang saya sampaikan masih belum bisa memenuhi atau infrastruktur terkait dengan masalah parkiran."

Pernyataan yang dikutip ulang oleh Beritainti.com ini menegaskan bahwa di mata pedagang, konsep pedestrianisasi idealnya tidak sekadar menghilangkan kendaraan dari jalan utama Malioboro, tetapi juga harus menghadirkan solusi komplementer yang menyeluruh. Slamet dan kawan-kawan pedagang lainnya meyakini bahwa kebijakan yang hanya mengandalkan larangan melintas tanpa menyediakan alternatif parkir dan angkutan feeder yang memadai justru akan menjadi bumerang. Ia menyebut banyak wisatawan, khususnya yang datang dari luar kota, cenderung enggan berjalan kaki terlalu jauh atau berganti moda transportasi secara berulang. Jika pengalaman berkunjung ke Malioboro menjadi lebih repot dibandingkan sebelumnya, dikhawatirkan Malioboro kehilangan daya tariknya sebagai pusat belanja dan kuliner di Jogja.

Pemerintah kota sendiri sejatinya sudah merancang beberapa titik kantong parkir dan sistem transportasi penghubung, seperti bus listrik kecil dan penambahan andong serta becak. Namun rencana tersebut dirasa belum cukup tersosialisasikan, dan para pedagang masih menagih kepastian teknis di lapangan. Mereka meminta pemda melakukan uji coba yang lebih panjang serta melibatkan pelaku usaha dalam evaluasi kesiapan fasilitas parkir sebelum November 2026. Sebab, tanpa itu, pedagang khawatir Malioboro yang sudah melegenda justru akan ditinggalkan wisatawan dan perekonomian rakyat di kawasan itu bakal ikut merosot.

Hingga saat ini, dinas terkait masih terus melakukan kajian dan akan memaparkan solusi transportasi terpadu di hadapan publik dalam waktu dekat. Para pedagang berharap janji itu benar-benar terealisasi, agar Malioboro tetap menjadi magnet wisata tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha mereka. Lebih dari itu, mereka menekankan bahwa kebijakan pedestrianisasi haruslah menjadi langkah maju yang membawa kenyamanan bagi wisatawan dan kesejahteraan bagi pedagang, bukan malah membuat wisatawan berpaling ke tempat lain.