PDIP: PSI Pansos Elektoral

Jakarta, Beritainti.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons tajam pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus yang sebelumnya mengaku heran mengapa PDIP terus mengomentari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Jokowi sudah tidak lagi menjadi kader partai berlambang banteng itu. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai, respons PSI tersebut justru menunjukkan bahwa partai yang kini dipimpin putra Jokowi itu hanya sibuk mencari sensasi politik tanpa memberi kontribusi nyata bagi rakyat.

Deddy dengan tegas menyebut PSI sedang melakukan pansos atau panjat sosial elektoral. Menurutnya, alih-alih terlibat dalam perdebatan substansial soal isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat, PSI justru asyik membawa-bawa nama PDIP dalam setiap kesempatan. Ia mempertanyakan kontribusi PSI dalam menyuarakan persoalan rakyat di parlemen maupun di ruang publik.

Suara PSI Tak Kedengaran, Rakyat Mulai Jenuh

Dalam keterangan yang diterima media kami, Minggu (5/7/2026), Deddy Sitorus dengan nada kritis menyampaikan bahwa PSI tidak pernah terdengar mengkritisi atau membela kepentingan rakyat. Ia menilai partai tersebut hanya sibuk menyeret nama PDIP untuk menaikkan popularitas menjelang agenda politik nasional. Deddy pun meminta publik cermat melihat pola komunikasi PSI yang dinilainya minim gagasan tetapi penuh gimik.

“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” kata Deddy.

Pernyataan Deddy ini sekaligus membalas sindiran Bestari Barus yang sebelumnya menyebut PDIP seperti partai lawak-lawak karena terus mengurusi Jokowi yang sudah bukan kader lagi. Deddy menolak anggapan itu dan menegaskan bahwa PDIP memiliki hak untuk mengkritisi siapa pun yang terkait dengan isu publik, termasuk mantan presiden yang pernah menjadi kader mereka.

Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam ketika melihat hal-hal yang dianggap menyimpang atau berpotensi membingungkan publik. Ia menegaskan bahwa posisi Jokowi sebagai mantan presiden tetap memiliki pengaruh politik yang besar, sehingga wajar bila PDIP terus menyoroti gerak-geriknya, apalagi ketika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai partai.

Di sisi lain, konflik verbal antara PDIP dan PSI ini semakin memperpanas suhu politik jelang pertengahan tahun 2026. Pengamat menilai, perseteruan ini tidak lepas dari dinamika polarisasi pasca-pemilu dan persaingan perebutan basis pemilih yang tumpang tindih. Namun, publik tampaknya mulai jenuh dengan saling serang yang minim substansi.

Deddy berharap PSI dapat mengubah strategi komunikasi politiknya dengan lebih banyak terlibat dalam diskusi-diskusi yang konkret, seperti persoalan ekonomi, lapangan kerja, atau penegakan hukum. “Rakyat butuh solusi, bukan sekadar ejek-mengejek. Kalau itu terus dilakukan, rakyat yang akan menilai sendiri,” tutupnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak PSI belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Deddy Sitorus. Tim redaksi Beritainti.com akan terus memantau perkembangan polemik ini dan menyajikannya secara terpercaya untuk para pembaca.