PARIS — Bank Sentral Prancis Tolak Rencana Penghapusan Utang Mélenchon

Wacana radikal mengenai penghapusan utang publik yang dilontarkan oleh tokoh politik sayap kiri Prancis, Jean-Luc Mélenchon, mendapat penolakan keras dari otoritas keuangan tertinggi negara tersebut. Pemimpin La France Insoumise tersebut mengusulkan agar sebagian utang negara dibatalkan untuk memberi ruang bagi belanja sosial dan investasi hijau. Namun, pihak bank sentral dan pakar keuangan menilai gagasan tersebut sebagai langkah irasional yang dapat memicu krisis finansial sistemik di zona euro.

Otoritas keuangan Prancis menegaskan bahwa kondisi ekonomi negara saat ini berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Beban utang publik Prancis telah melonjak melebihi 110% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan lebih dari 3.200 miliar euro. Dalam situasi rentan ini, manuver politik yang mencoba mengabaikan kewajiban finansial dianggap justru akan memperburuk persepsi risiko di mata pasar global.

Analisis Risiko: Mengapa Penghapusan Utang Dianggap Ilegal dan Berbahaya

Penolakan tegas terhadap gagasan Mélenchon didasarkan pada tiga pilar utama: aspek legalitas, stabilitas pasar, dan efektivitas ekonomi. Dari sudut pandang hukum, membatalkan utang yang dipegang oleh Bank Sentral Eropa (ECB) secara langsung melanggar Pasal 123 Perjanjian Fungsi Uni Eropa (TFEU), yang melarang pembiayaan moneter terhadap defisit pemerintah.

Secara ekonomi, pembatalan utang secara sepihak akan menghancurkan kepercayaan investor internasional. Dampak instannya adalah lonjakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis, yang berarti biaya pinjaman negara di masa depan akan membengkak drastis. “Usulan untuk membatalkan utang publik tidak hanya melanggar hukum Eropa, tetapi juga secara langsung merusak kredibilitas keuangan negara di mata investor internasional,” ungkap seorang analis senior sektor publik di Paris.

Selain itu, langkah tersebut dinilai "tidak berguna" karena tidak menyentuh akar masalah fiskal Prancis. Defisit anggaran tahunan Prancis diperkirakan mencapai 5,5% hingga 6% dari PDB, jauh melampaui batas maksimum Uni Eropa sebesar 3%. Tanpa reformasi belanja struktural, penghapusan utang hanya akan menjadi solusi semu yang dengan cepat tergerus oleh akumulasi defisit baru.

Ketegangan antara pemikiran politik populistik dan realitas teknokrasi keuangan ini menyoroti dilema besar yang dihadapi Prancis. Di satu sisi, ada tekanan politik untuk meningkatkan pengeluaran publik; di sisi lain, ada realitas pasar modal yang menuntut kedisiplinan anggaran. Keputusan untuk mengabaikan aturan main finansial internasional berisiko mengisolasi Prancis dari pasar modal Eropa dan mengundang sanksi dari Komisi Eropa.

Para pengambil kebijakan kini dihadapkan pada pilihan sulit untuk menekan angka defisit kembali ke batas aman 3% tanpa memicu resesi ekonomi. Upaya ini memerlukan kombinasi antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih mengambil jalan pintas finansial yang berisiko tinggi.