PAPUA — Satgas Cartenz Identifikasi Dua Anggota KKB Penembak ASN

Eskalasi konflik bersenjata di wilayah Papua Pegunungan kembali menyita perhatian publik setelah aksi kejahatan kelompok separatis menyisakan jejak digital. Satuan Tugas (Satgas) Humas Operasi Damai Cartenz (ODC) berhasil mengidentifikasi dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga kuat menjadi dalang penembakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Distrik Muliama. Langkah penegakan hukum ini menjadi momentum penting dalam memetakan jaringan teror yang kian meresahkan warga sipil di kawasan pegunungan tengah Papua.

Identifikasi terhadap kedua tersangka, yang masing-masing berinisial PN dan KT, tidak lepas dari kecerobohan para pelaku sendiri. Keduanya teridentifikasi setelah rekaman percakapan video (video call) antara mereka dengan keluarga korban beredar luas di jejaring media sosial. Pelaku diketahui menggunakan telepon seluler milik korban, Willi Mbuik, untuk menghubungi orang tua korban tak lama setelah aksi penembakan berlangsung.

Kecerobohan Digital Membongkar Identitas Pelaku

Penggunaan barang bukti berupa ponsel milik korban menjadi pintu masuk utama bagi aparatur keamanan untuk melakukan pencocokan analisis fisik. Kepala Satgas Humas ODC, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengonfirmasi bahwa cuplikan video tersebut telah dianalisis secara mendalam oleh tim forensik digital dan intelijen.

“Kedua anggota KKB itu terlihat dalam cuplikan video call yang beredar di media sosial dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Yusuf di Jayapura.

Proses identifikasi dilakukan secara terukur dengan membandingkan fitur wajah, postur tubuh, serta atribut yang dikenakan pelaku dalam video dengan basis data intelijen kepolisian. Hasil analisis menunjukkan korelasi kuat bahwa PN dan KT merupakan bagian dari faksi militer separatis yang beroperasi di wilayah pegunungan. Keduanya kini secara resmi telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Republik Indonesia.

Keterkaitan dengan Faksi Egianus Kogoya dan Rekam Jejak Kejahatan

Hasil penyelidikan mendalam mengungkap bahwa PN dan KT bukan sekadar simpatisan lokal, melainkan anggota aktif dari faksi KKB Kodap III Ndugama di bawah komando Egianus Kogoya. Kelompok ini dikenal sebagai salah satu faksi paling radikal dan bertanggung jawab atas serangkaian aksi kekerasan berdarah di kawasan Papua Pegunungan selama beberapa tahun terakhir.

Rekam jejak kejahatan kedua individu ini mencakup berbagai aksi teror terhadap institusi sipil maupun publik. Selain penembakan tragis terhadap ASN di Muliama, keduanya diduga kuat terlibat langsung dalam aksi penembakan saat penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) pada 8 Agustus, yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka parah. Tak hanya itu, rekam jejak mereka juga terhubung dengan kasus kejahatan berintensitas tinggi yang menarik perhatian internasional.

Peran PN dan KT dalam kasus penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, menegaskan posisi strategis mereka dalam struktur operasional KKB Kodap III Ndugama. Pilot Philip disandera di Kabupaten Nduga sejak 7 Februari 2023 sebelum akhirnya berhasil dibebaskan melalui pendekatan diplomasi dan operasi terpadu pada 21 September 2024.

“Pilot Philip berkebangsaan Selandia Baru dibebaskan tanggal 21 September 2024,” ujar Yusuf.

Analisis Keamanan dan Strategi Penegakan Hukum

Secara analitis, terungkapnya identitas PN dan KT melalui jejak digital menandai pergeseran dinamika konflik di Papua. Di satu sisi, kelompok separatis terus berusaha memanufaktur propaganda dan teror psikologis dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Namun di sisi lain, ketidakpahaman akan keamanan digital (digital security) justru menjadi celah fatal yang membuka tabir kerahasiaan identitas mereka kepada aparat penegak hukum.

Pengamat keamanan menilai bahwa penetapan status DPO terhadap PN dan KT harus ditindaklanjuti dengan penyempitan ruang gerak faksi Egianus Kogoya di wilayah pegunungan. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan ASN yang bertugas di daerah rawan harus menjadi prioritas utama guna mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa. Kehadiran negara tidak hanya diperlukan dalam bentuk penindakan hukum (law enforcement), tetapi juga dalam menjamin stabilitas keamanan di pusat-pusat aktivitas publik dan pelayanan masyarakat.