PAN Dukung Perubahan Nama Jabar Menjadi Provinsi Sunda

Bandung — Ketua DPW PAN Jawa Barat (Jabar), Ahmad Najib Qodratuloh, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya diskusi publik mengenai identitas kultural yang dianggap lebih merepresentasikan wilayah dengan mayoritas etnis Sunda tersebut.

“Aspirasi masyarakat adalah fondasi demokrasi. Selama usulan ini datang dari bawah, melalui mekanisme yang benar, dan dikaji secara matang, PAN siap mendukung. Kami melihat ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi pengakuan terhadap entitas budaya yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujar Najib dalam keterangan pers, Rabu (25/3/2026).

Aspirasi Kultural dan Mekanisme Demokratis

PAN menekankan bahwa proses perubahan nama harus menempuh jalur demokratis, yakni melalui pembahasan di DPRD Jabar, kajian akademik, serta penyerapan aspirasi lintas elemen. Najib mendorong pemerintah provinsi untuk segera membentuk tim kajian yang melibatkan sejarawan, budayawan, ekonom, dan tokoh masyarakat guna mengukur dampak multidimensi dari rebranding ini.

Dari sisi ekonomi-politik, dukungan partai berkoalisi seperti PAN menjadi sinyal stabilitas kebijakan yang diperlukan investor. Perubahan nomenklatur administratif, selama didesain inklusif, dapat menjadi elemen de-risking bagi proyeksi iklim usaha menengah-panjang. Namun, sinyal ini akan kehilangan nilainya jika prosesnya terjebak kontestasi politik jangka pendek.

Branding Regional dan Potensi Ekonomi

Secara bisnis, nama “Provinsi Sunda” memiliki potensi brand equity yang jauh lebih kuat daripada “Jawa Barat”. Merujuk data BPS, sektor pariwisata menyumbang sekitar 6,8% terhadap PDRB Jabar pada 2025, dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik melampaui 120 juta perjalanan. Identitas Sunda—yang melekat pada seni, kuliner, dan lanskap alam—sudah menjadi modal soft power yang menopang sekitar 35% dari total kunjungan wisatawan ke Jabar. Perubahan nama dapat menciptakan multiplier effect pada subsektor ekonomi kreatif dan perhotelan, terutama melalui peningkatan brand recall di pasar wisatawan internasional.

Studi kasus place rebranding seperti “Bangka Belitung” dari “Provinsi Bangka” atau bahkan “Iskandar Malaysia” menunjukkan bahwa penyelarasan nama dengan identitas kultural mampu mendongkrak investasi langsung sebesar 5–12% dalam lima tahun pertama, asalkan diiringi strategi pemasaran wilayah yang terintegrasi. Dengan anggaran promosi pariwisata Jabar yang mencapai Rp 1,2 triliun per tahun, optimalisasi identitas Sunda bisa menaikkan return on marketing investment secara signifikan.

Biaya dan Risiko Perubahan Administratif

Namun, setiap proyek rebranding pemerintah daerah membawa konsekuensi biaya yang tidak kecil. Berdasarkan estimasi Kemendagri, perubahan nama provinsi membutuhkan revisi puluhan regulasi, penggantian papan nama institusi, pembaruan dokumen kependudukan, hingga penyesuaian peta resmi—dengan total anggaran yang bisa menembus ratusan miliar rupiah. Opportunity cost dari alokasi dana ini harus diperhitungkan secara cermat, terutama di tengah tekanan fiskal daerah pasca-pandemi.

Oleh karena itu, PAN mengusulkan agar kajian kelayakan ekonomi (feasibility study) menjadi prasyarat sebelum pengambilan keputusan politik. Transparansi biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) akan menjadi kunci penerimaan publik, termasuk dari kalangan pelaku usaha mikro yang khawatir terbebani administrasi baru.

Peta Jalan Ekonomi-Budaya

DPW PAN Jabar mendorong agar perubahan ini tidak berhenti pada simbol, melainkan menjadi momentum untuk menyusun cetak biru ekonomi berbasis budaya Sunda. Kekayaan intelektual lokal seperti batik Cirebon, angklung, kopi Priangan, hingga desa wisata adat dapat dikemas dalam satu narasi “Sunda Incorporated” yang memudahkan penetrasi pasar ekspor. Dengan pendekatan ini, rebranding administratif berpotensi berevolusi menjadi strategi kompetitif daerah.

Wacana ini masih dalam tahap awal, namun dukungan dari partai politik besar seperti PAN mempercepat dinamika pembahasan di lembaga legislatif. Pelaku pasar mencermati apakah langkah ini akan memperkuat citra Jabar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa bagian barat, atau justru menimbulkan friksi identitas yang mengganggu iklim investasi.