Menkop Ferry Merespons Viralnya Keluhan Lokasi Kopdes Merah Putih yang Dinilai Tidak Strategis

Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akhirnya buka suara menanggapi viralnya keluhan masyarakat terkait lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dinilai jauh dari pemukiman warga dan tidak strategis. Keluhan ini sebelumnya ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, memunculkan spekulasi mengenai efektivitas penempatan koperasi tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/7/2026), Ferry menyampaikan bahwa ia telah menelusuri dan memverifikasi langsung suara-suara kritis yang beredar di dunia maya. Hasil penelusurannya menunjukkan bahwa jumlah titik yang menjadi sorotan publik sangat kecil jika dibandingkan dengan skala keseluruhan proyek Kopdeskel Merah Putih yang tengah berjalan di seluruh Indonesia.

"Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutkan nggak? Kurang dari sepuluh dari yang sering kita baca di media sosial," ujar Ferry dalam sesi tanya jawab, seraya mempersilakan wartawan untuk menyebutkan lebih spesifik lokasi-lokasi yang dikeluhkan.

"Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutkan nggak? Kurang dari sepuluh dari yang sering kita baca di media sosial."

Klarifikasi Data dan Skala Proyek

Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa persepsi publik yang terbentuk lewat viralitas konten di media sosial tidak merepresentasikan kondisi mayoritas proyek di lapangan. Menkop menekankan bahwa dari ribuan titik pembangunan koperasi desa yang dicanangkan pemerintah, hanya segelintir lokasi yang menuai kritik karena dianggap kurang strategis. Ia tak merincikan secara spesifik daerah mana saja yang bermasalah, namun menegaskan bahwa jumlahnya di bawah sepuluh titik.

Program Kopdeskel Merah Putih sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Pembangunannya masif dilakukan di berbagai wilayah dengan tujuan mendekatkan akses permodalan dan pengembangan usaha bagi warga desa. Kritik yang muncul biasanya berkisar pada pemilihan lahan yang dinilai tidak berada di pusat keramaian desa atau terlalu jauh dari konsentrasi penduduk, sehingga dikhawatirkan akan sepi peminat dan sulit dijangkau oleh anggota koperasi.

Menanggapi hal tersebut, pihak kementerian memastikan bahwa setiap penentuan titik lokasi telah melalui kajian dan usulan dari pemerintah daerah setempat. "Bisa jadi ada dinamika di lapangan yang membuat satu atau dua titik terlihat kurang ideal secara kasat mata, tapi secara umum perencanaannya sudah matang," jelas salah seorang pejabat yang mendampingi Menkop dalam pertemuan tersebut, berdasarkan laporan yang dihimpun media kami.

Harapan dan Langkah Evaluasi

Ferry Juliantono juga menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang evaluasi bagi titik-titik pembangunan Kopdeskel Merah Putih yang memang terbukti bermasalah. Meski jumlahnya minim, ia menegaskan kementerian tidak akan menutup mata terhadap kritik konstruktif. Mekanisme perbaikan, termasuk kemungkinan relokasi jika memang diperlukan, akan dibicarakan bersama pemerintah daerah dan pengurus koperasi setempat.

Lebih lanjut, Menkop mengimbau kepada masyarakat agar tidak segan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program Kopdeskel Merah Putih melalui kanal-kanal resmi pengaduan kementerian. Ini merupakan bagian dari komitmen transparansi dan perbaikan tata kelola koperasi di Indonesia. Pemerintah berharap, dengan terus memonitor dan mengevaluasi, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.