Menko Pangan Soroti Nasib Buruh Tani: Saatnya Kembalikan Hak dan Kesejahteraan Mereka

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami para petani Indonesia. Dalam sebuah acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), Zulhas mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa mayoritas petani Tanah Air kini telah bertransformasi menjadi buruh tani akibat kehilangan kepemilikan lahan.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Zulhas membandingkan situasi pertanian Indonesia di masa lalu dengan kondisi terkini. Pada era kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto, Indonesia dikenal sebagai negara yang mandiri secara pangan tanpa ketergantungan impor. Namun, realitas berkata lain di tahun 2024, di mana komoditas pokok seperti beras, gula, hingga kedelai untuk bahan baku tempe dan tahu justru didatangkan dari luar negeri.

"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Bapak lihat Google, tanya BPS, bisa dicek, kalau tahun 2000-an, petani kita itu punya kebun, punya lahan sawah, sekarang Bapak-Ibu boleh cek, 70% petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," ujar Zulhas dalam forum tersebut.

Pernyataan tegas Menko Pangan ini menggarisbawahi adanya krisis struktural di sektor agraria. Transformasi dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani bukan sekadar perubahan status pekerjaan, melainkan indikator melemahnya kedaulatan pangan nasional. Para petani yang dahulu menjadi tulang punggung produksi pangan kini hanya menjadi pekerja upahan di lahan-lahan yang bukan miliknya, dengan tingkat kesejahteraan yang jauh dari layak.

Zulhas menekankan bahwa situasi ini memerlukan intervensi kebijakan yang serius. Tanpa langkah konkret untuk mengembalikan hak kepemilikan lahan dan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif, Indonesia akan semakin terjebak dalam ketergantungan impor pangan. Kesejahteraan puluhan juta keluarga petani yang kini menjadi buruh tani harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Data yang diungkapkan Zulhas tersebut menjadi panggilan mendesak bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi agraria yang berpihak pada rakyat kecil. Pengembalian hak dan kesejahteraan petani bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan fundamental untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.