Mendagri: Program Perumahan Rakyat Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa optimalisasi program perumahan rakyat memiliki dampak strategis yang melampaui sekadar penyediaan hunian layak. Program ini dinilai mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang diterima media kami, Senin (22/6/2026), Tito menjelaskan bahwa pembangunan perumahan rakyat yang terkelola dengan baik akan menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian. Ia menyebut program ini akan menggerakkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari sektor perbankan, perusahaan pengembang properti, hingga pedagang material bangunan di tingkat lokal.

"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito.

Mendagri merinci bahwa setiap proyek pembangunan perumahan akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Mulai dari pekerja konstruksi, mandor, arsitek, hingga tenaga administrasi proyek akan dibutuhkan dalam proses pembangunan. Belum lagi perputaran uang yang terjadi di tingkat penyedia bahan bangunan dan jasa pendukung lainnya.

Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa sektor perbankan juga akan merasakan dampak positif melalui penyaluran kredit pemilikan rumah dan kredit konstruksi. Sementara itu, pengembang perumahan lokal akan mendapatkan kepastian pasar, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terus berinvestasi dan memperluas usaha.

Program perumahan rakyat, menurut Tito, tidak bisa dilihat secara parsial sebagai program sosial semata. Ia merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menyasar langsung ke akar rumput. Efek pengganda yang ditimbulkan dari pembangunan perumahan diyakini akan memperkuat fundamental ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor properti, serta menekan angka pengangguran.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi secara maksimal untuk mengatasi berbagai kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan program perumahan, seperti persoalan pembebasan lahan, perizinan, dan koordinasi antarinstansi. Dengan penyelesaian hambatan tersebut, potensi ekonomi yang tersimpan dalam program perumahan rakyat dapat benar-benar direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.