Mendagri Dukung Perluasan Digitalisasi Bansos sebagai Fondasi GovTech

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan perluasan transformasi digital di lingkungan pemerintahan, khususnya pada program bantuan sosial (bansos). Langkah strategis ini dipandang sebagai fondasi awal menuju penerapan Government Technology (GovTech) yang menyeluruh, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan pelayanan publik berbasis digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6). Rakor ini membahas rencana ekspansi uji coba digitalisasi penyaluran bansos yang akan mencakup 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Cikal Bakal GovTech

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa inisiatif digitalisasi bansos bukan hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penyaluran, melainkan juga menjadi cetak biru roadmap pengembangan GovTech nasional. Ia menyebut program ini sebagai cikal bakal dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang terintegrasi.

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga roadmap untuk menuju GovTech, government technology, e-government," ujar Tito dalam keterangan yang diterima media kami, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritainti.com, piloting yang telah berjalan di sejumlah daerah menunjukkan hasil positif, terutama dalam memangkas potensi kebocoran data penerima manfaat serta mempercepat waktu distribusi. Perluasan ke 43 kabupaten dan kota ini diharapkan mampu menjadi model yang dapat direplikasi secara nasional dalam kerangka satu data dan interoperabilitas layanan publik.

Transformasi digital bansos ini selaras dengan visi besar pemerintah untuk menghadirkan GovTech yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga pilar pelayanan dasar lainnya—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Dengan digitalisasi sebagai fondasi, pemerintah optimistis mampu menjawab tantangan birokrasi klasik sekaligus membangun kepercayaan publik melalui layanan yang transparan dan akuntabel.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh perwakilan instansi terkait yang akan bahu-membahu memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi pendukung di daerah yang menjadi target perluasan. Kemendagri berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi GovTech bisa berjalan sesuai target dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.