MEDAN — Kuasa Hukum Oggy Kosasih Sebut Hakim Abaikan Fakta Persidangan

Dinamika penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menuai sorotan tajam dari para praktisi hukum. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan terhadap mantan Direktur Pelaksana PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, Oggy Achmad Kosasih, dinilai meninggalkan preseden buruk bagi kepastian hukum. Tim penasihat hukum terdakwa secara tegas menyatakan bahwa majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta krusial yang terungkap di persidangan serta nota pembelaan (pledoi) yang diajukan pihak terdakwa.

Perkara ini berawal dari transaksi bisnis penjualan aluminum alloy oleh PT Inalum kepada PT PASU. Jaksa penuntut umum menuding adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara dalam skema skema jual-beli material industri tersebut. Namun, proses pembuktian di muka sidang justru memperlihatkan diskrepansi mendasar antara tuduhan penuntut umum dengan realitas operasional perusahaan.

Mengurai Disparitas Fakta dan Vonis Hakim

Dalam analisis yuridisnya, tim kuasa hukum menilai vonis majelis hakim terkesan dipaksakan dan cenderung memindahkan tanggung jawab keputusan korporasi murni menjadi suatu tindak pidana. Berbagai keterangan saksi ahli keuangan negara maupun saksi fakta yang menguntungkan terdakwa disinyalir tidak dipertimbangkan secara proporsional dalam konsideran putusan.

"Majelis hakim terkesan memutus perkara ini dengan mata tertutup terhadap bukti-bukti autentik yang kami hadirkan. Nota pembelaan yang mengurai secara rinci struktur transaksi bisnis murni justru dikesampingkan begitu saja tanpa pertimbangan hukum yang memadai," tegas kuasa hukum Oggy Kosasih usai persidangan di Medan.

Pihak kuasa hukum menekankan bahwa seluruh mekanisme penjualan material kepada PT PASU telah mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di PT Inalum saat itu. Keterlibatan Oggy Achmad Kosasih berada dalam koridor kewenangan jajaran direksi yang sah dan didasari niat baik (good faith) untuk menjaga stabilitas arus kas serta target komersial perusahaan.

Dilema Doktrin Business Judgment Rule di Perusahaan Negara

Kasus yang menimpa Oggy Kosasih ini kembali mempertegas kerentanan eksekutif BUMN terhadap kriminalisasi kebijakan bisnis. Pengamat hukum menilai, kerap kali kerugian komersial yang timbul akibat dinamika pasar secara keliru ditafsirkan sebagai kerugian negara. Padahal, dalam hukum perseroan berlaku doktrin Business Judgment Rule, di mana direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis selama diambil secara jujur, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.

Apabila setiap risiko bisnis di BUMN berujung pada ancaman penjara, maka dapat dipastikan para profesional yang mengelola perusahaan negara akan mengalami kelumpuhan inovasi. Keputusan hukum yang mengabaikan pembuktian ilmiah dan fakta persidangan secara langsung merusak iklim investasi dan tata kelola BUMN yang adaptif terhadap persaingan global.

Langkah Hukum Kasasi dan Harapan Keadilan

Menanggapi vonis majelis hakim yang dinilai kontroversial tersebut, tim kuasa hukum memastikan bakal menempuh upaya hukum banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk membela hak-hak subjektif kliennya, melainkan juga demi meluruskan penegakan hukum Tipikor agar tetap berada pada koridor hukum acara yang benar.

Masyarakat hukum kini menanti apakah Mahkamah Agung mampu mencermati kembali berkas perkara serta fakta-fakta yang sempat terabaikan di tingkat pertama. Penegakan hukum yang adil dituntut tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan wajib menjunjung tinggi kebebasan hakim dalam menilai pembuktian secara objektif dan imparsial.