Medan — 160 Calon Jemaah Haji Terdaftar 2010 Hilang Kontak

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan mengonfirmasi keberadaan 160 calon jemaah haji yang telah terdaftar sejak tahun 2010 hingga saat ini belum diketahui keberadaannya secara pasti. Kejadian ini mencuat di tengah proses verifikasi faktual dokumen pendukung penentuan keberangkatan untuk musim haji mendatang. Para calon jemaah tersebut padahal telah mengantongi nomor porsi resmi dan secara regulasi sudah memasuki estimasi tahun keberangkatan.

Persoalan ini bukan sekadar kendala administratif biasa, melainkan mencerminkan dinamika tata kelola data jemaah dalam rentang masa tunggu yang sangat panjang. Dengan durasi antrean yang telah mencapai 14 tahun sejak pendaftaran awal, berbagai perubahan kondisi sosio-demografis jemaah menjadi faktor utama yang memicu terputusnya komunikasi antara pihak penyelenggara haji dan peserta.

Kronologi Verifikasi Berkas dan Penemuan Anomali Data

Proses identifikasi keberadaan jemaah ini bermula saat Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Medan melakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk pemberangkatan terkini. Berdasarkan penelusuran bertahap, ditemukan sejumlah nama yang tidak dapat dihubungi maupun diverifikasi alamat fisiknya.

Urutan tahapan verifikasi yang menemukan kelangkaan data tersebut meliputi:

1. Pemeriksaan Berkas Fisik dan Digital (2010–2024): Petugas menyisir ulang basis data pendaftar tahun 2010 yang telah masuk dalam alokasi kuota porsi berangkat.
2. Penelusuran Alamat Dominan: Tim melacak domisili resmi yang terdaftar pada dokumen KTP awal pendaftaran di wilayah administratif Kota Medan.
3. Pelacakan Kontak Seluler: Percobaan menghubungi nomor telepon yang tertera pada berkas pendaftaran awal, di mana mayoritas nomor tersebut sudah tidak aktif atau berganti kepemilikan.
4. Koordinasi Tingkat Kecamatan: Petugas melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan aparat kelurahan setempat untuk memverifikasi fisik keberadaan calon jemaah di lapangan.

Analisis Penyebab Terputusnya Akses Komunikasi Jemaah

Dari kacamata analitis tata kelola publik, munculnya 160 calon jemaah haji yang hilang kontak di Kota Medan disebabkan oleh beberapa variabel utama yang terakumulasi selama kurun waktu belasan tahun:

• Migrasi Domisili Tanpa Pelaporan: Banyak jemaah yang berpindah tempat tinggal, baik keluar Kota Medan maupun antar-kecamatan, tanpa memperbarui data administrasi di kantor Kemenag setempat.
• Wafat Tanpa Pelimpahan Porsi: Terjadinya kasus jemaah meninggal dunia yang ahli warisnya tidak melaporkan status kematian ke Kemenag, sehingga nomor porsi tetap menggantung dalam sistem.
• Perubahan Identitas Kontak: Pergantian nomor telepon seluler secara berkala dalam kurun belasan tahun tanpa adanya sistem pelaporan mandiri yang terintegrasi.
• Kondisi Finansial dan Kesehatan: Sebagian jemaah diduga mengalami perubahan kondisi ekonomi atau kesehatan berat, sehingga tidak menindaklanjuti proses konfirmasi dan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Implikasi Pengisian Kuota dan Imbauan Resmi Kemenag

Ketidakjelasan status 160 jemaah ini berpotensi menghambat optimalisasi serapan kuota haji untuk wilayah Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Apabila verifikasi gagal dilakukan hingga batas waktu akhir pelunasan, maka porsi tersebut harus dialihkan secara cepat kepada urutan porsi berikutnya agar tidak ada alokasi kuota yang terbuang sia-sia.

"Proses pemutakhiran data secara berkala sangat krusial. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Medan atau ahli waris yang merasa mendaftar haji pada tahun 2010 untuk segera melapor ke Kantor Kemenag Kota Medan guna kepastian keberangkatan atau proses pelimpahan porsi," tegas perwakilan teknis penyelenggara haji Kemenag Medan dalam evaluasinya.

Guna mengantisipasi persoalan serupa di masa depan, digitalisasi data integratif antara SISKOHAT Kemenag dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa adanya pemutakhiran data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara real-time, potensi munculnya jemaah tanpa keterangan pada antrean panjang ibadah haji akan terus berulang di berbagai daerah.