Malaysia — Aturan Impor EV Diperketat, Harga Minimal Rp882 Juta Mulai 2026

Lanskap persaingan kendaraan listrik di Asia Tenggara memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun menjadi tujuan empuk mobil listrik terjangkau buatan Tiongkok, Malaysia kini mengambil langkah protektif yang berpotensi mengubah arus perdagangan EV di kawasan. Pemerintah melalui Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) resmi menerapkan pagar baru bagi importasi kendaraan listrik utuh (CBU), berlaku efektif mulai Juli 2026.

Kebijakan ini secara eksplisit menyasar segmen low-to-mid range EV yang selama ini dikuasai merek-merek China. Dengan pertumbuhan penetrasi EV yang pesat—data MITI mencatat pangsa EV terhadap total penjualan mobil baru di Malaysia melampaui 12% pada kuartal pertama 2025—pemerintah ingin memastikan nilai tambah ekonomi lebih banyak mengalir ke dalam negeri, bukan sekadar menjadi pasar konsumtif.

Dua Syarat Teknis yang Mengubah Peta Persaingan

MITI menetapkan dua ambang batas kaku bagi setiap unit EV impor CBU yang masuk ke Malaysia. Pertama, nilai CIF (Cost, Insurance, and Freight) minimal RM200.000 atau sekitar Rp882 juta—perlu dicatat, CIF adalah harga kendaraan sebelum pajak impor, cukai, dan biaya distribusi lokal. Artinya, harga jual akhir di tangan konsumen bisa melambung jauh melampaui angka tersebut. Sebagai perbandingan, model seperti BYD Atto 2 yang saat ini dijual di kisaran RM138.000-RM148.000 (setara Rp610-650 juta) akan langsung tergusur dari pasar jika tidak dirakit lokal.

Kedua, motor listrik kendaraan wajib memiliki output minimal 180 kW atau sekitar 241 tenaga kuda. Syarat ini secara efektif membatasi masuknya city car dan compact SUV EV yang biasanya dibekali motor di rentang 70-150 kW. Hanya model dengan performa tinggi—umumnya diposisikan sebagai premium—yang bisa lolos tanpa perlu mendirikan fasilitas perakitan lokal.

Dampak Langsung ke Pemain China

Merek-merek Tiongkok yang selama ini agresif membangun volume melalui harga kompetitif akan merasakan guncangan paling telak. BYD, Chery (melalui Omoda E5), hingga Zeekr yang baru menginjakan kaki di Malaysia, dipaksa mengubah strategi secara fundamental. Opsi yang tersisa: melakukan investasi manufaktur lokal atau menarik model dari segmen mass-market.

“Ini adalah proteksionisme hijau yang cukup cerdas. Malaysia tidak menolak EV, tapi menetapkan harga masuk yang memaksa produsen memilih antara kehilangan pasar atau membangun pabrik di sana,” ujar pengamat otomotif dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam diskusi daring pekan lalu.

Langkah ini mengikuti pola yang sudah lebih dulu diadopsi Thailand—melalui insentif EV 3.5 yang ketat—dan dipertimbangkan Indonesia melalui revisi Perpres 55/2019. Bagi Indonesia yang tengah menggodok peta jalan produksi baterai dan EV, sinyal dari Malaysia bisa menjadi katalis ganda: di satu sisi membuka peluang relokasi basis produksi regional, di sisi lain justru mempersempit ruang ekspor EV terjangkau ke pasar tetangga.

Bila regulasi ini benar-benar efektif menekan impor, Malaysia bisa beralih dari sekadar konsumen menjadi hub manufaktur EV di Asia Tenggara. Namun, konsumen lokal dalam jangka pendek harus bersiap menghadapi kenaikan harga mobil listrik hingga 40-60%, yang berpotensi mengerem laju adopsi EV di segmen menengah-bawah.