LONDON — Pemerintah Janjikan Tarif Usaha Lebih Adil dan Kaji Waralaba

LONDON — Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya untuk membuat penilaian tarif usaha atau business rates menjadi lebih adil bagi pub dan hotel di Inggris dan Wales. Janji tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah agar membantu sektor perhotelan dan hiburan yang selama bertahun-tahun berjuang menghadapi biaya operasional yang terus membengkak. Sektor ini menjadi sorotan setelah tagihan tarif usaha melonjak pada tahun ini, tepat ketika keringanan pajak era pandemi berakhir dan revaluasi properti komersial yang baru mulai diberlakukan.

Kebijakan ini bukan satu-satunya yang sedang digodok pemerintah. Para menteri juga menugaskan sepasang laporan mendalam tentang cara sektor waralaba diawasi di Inggris. Dua kajian tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah, bahkan berpotensi melahirkan undang-undang baru, setelah muncul sejumlah tuduhan kontroversial mengenai praktik dalam industri waralaba yang menyita perhatian publik.

Tinjauan Independen Tarif Usaha untuk Pub dan Hotel

Sebuah tinjauan independen untuk Inggris dan Wales akan mengkaji cara memperbaiki sistem penilaian tarif usaha bagi tempat usaha perhotelan dan hiburan. Pemerintah menyebut sistem yang ada saat ini dinilai belum mencerminkan kondisi nyata pelaku usaha, terutama setelah masa sulit pandemi. Banyak pub, hotel, dan restoran mengaku kewalahan membayar tagihan yang melonjak di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah.

Menurut pemerintah, tinjauan tersebut akan berlangsung sebelum tanggal revaluasi berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 2029. Harapannya, sistem baru dapat meringankan beban pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus menjaga keberlangsungan sektor yang menjadi penopang lapangan kerja di banyak kota Inggris dan Wales.

• Keringanan pandemi berakhir — bantuan tarif usaha yang diberikan selama pandemi dicabut, membuat tagihan pelaku usaha melonjak drastis.
• Revaluasi baru berlaku — penilaian ulang nilai properti komersial mengubah besaran tarif yang harus dibayar setiap usaha.
• Tekanan biaya makin berat — inflasi, harga energi, dan kenaikan upah minimum menekan margin keuntungan usaha kecil.

"Pemerintah berjanji bahwa penilaian tarif usaha akan dibuat lebih adil bagi pub dan hotel di Inggris dan Wales," demikian pernyataan resmi yang dirilis pemerintah Inggris.

Kronologi Kebijakan Tarif Usaha

1. 2020–2022 — Pandemi Covid-19 melumpuhkan sektor perhotelan; pemerintah memberikan keringanan tarif usaha sebagai penyangga agar usaha tidak gulung tikar.
2. 2023–2025 — Bantuan mulai dicabut secara bertahap, sementara biaya operasional terus naik.
3. 2026 — Revaluasi properti komersial baru diberlakukan; banyak pub dan hotel menerima tagihan tarif usaha yang jauh lebih tinggi.
4. Agustus 2026 — Pemerintah mengumumkan tinjauan independen untuk memperbaiki sistem sebelum revaluasi berikutnya pada 2029.

Dua Laporan untuk Sektor Waralaba

Selain tarif usaha, pemerintah juga memerintahkan dua laporan mendalam mengenai pengawasan bisnis waralaba di Inggris. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari investigasi Guardian pada Desember 2025 yang mengungkap klaim bahwa Adrian Howe, mantan karyawan Vodafone yang setuju memulai waralaba pada 2018, mengakhiri hidupnya setelah mendapat tekanan dari grup telekomunikasi yang masuk indeks FTSE 100 tersebut.

Kasus Adrian Howe memicu pertanyaan serius tentang perlindungan terhadap para pewaralaba atau franchisee. Banyak pihak menilai kontrak waralaba kerap tidak seimbang, di mana pewaralaba kecil menghadapi tekanan besar dari pemilik merek yang jauh lebih kuat secara finansial. Pemerintah pun mulai mempertimbangkan aturan baru yang lebih melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan waralaba.

1. 2018 — Adrian Howe menyetujui memulai waralaba Vodafone setelah sebelumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan telekomunikasi tersebut.
2. Desember 2025 — Guardian menerbitkan investigasi yang mengungkap klaim soal tekanan yang dialami Howe hingga ia mengakhiri hidupnya.
3. Agustus 2026 — Para menteri menugaskan dua laporan untuk mengkaji cara sektor waralaba diawasi serta bagaimana penegakan aturan bisnis dilakukan.
4. Ke depan — Hasil kajian akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, termasuk kemungkinan lahirnya undang-undang baru bagi industri waralaba.

Dukungan untuk Sektor Perhotelan

Janji pemerintah untuk membuat tarif usaha lebih adil juga menjadi jawaban atas desakan yang kian kuat dari berbagai pihak, termasuk Andy Burnham, Wali Kota Greater Manchester, yang selama ini vokal menyuarakan perlunya bantuan bagi sektor perhotelan yang sedang terpuruk. Tekanan tersebut datang dari asosiasi usaha, serikat pekerja, hingga anggota parlemen yang khawatir gelombang penutupan pub dan hotel akan semakin meluas.

Pelaku usaha berharap tinjauan ini tidak sekadar menjadi janji politik, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang meringankan beban ribuan pub dan hotel di Inggris dan Wales. Sementara itu, kajian waralaba diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih kuat bagi pewaralaba kecil yang selama ini kerap berada di posisi lemah dalam negosiasi dengan pemilik merek.

Dengan dua kebijakan tersebut, pemerintah Inggris menunjukkan arah baru dalam mengatur sektor usaha: lebih adil bagi usaha kecil, lebih tegas terhadap praktik yang merugikan, dan lebih responsif terhadap temuan investigasi. Publik kini menunggu hasil tinjauan serta langkah konkret yang akan diambil sebelum tenggat revaluasi 2029 tiba.